优游国际

MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina didesak untuk membayar kompensasi kepada para perempuan Filipina yang dipaksa bekerja menjadi budak seks oleh Jepang selama Perang Dunia 2.

Menurut sejarawan, selama Perang Dunia 2, sebanyak 200.000 perempuan, termasuk ada yang berasal dari Filipina, telah dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang.

Sementara, pada Rabu (8/3/2023), Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mengungkap bahwa para penyintas di Filipina menghadapi diskriminasi terus-menerus.

Baca juga: 3 Orang Ditangkap atas Penembakan Gubernur di Filipina, Rupanya Mantan Tentara

Pemerintah Filipina dianggap gagal dalam memberikan reparasi, dukungan sosial, dan pengakuan yang setara dengan kerugian yang mereka derita.

Dalam catatan, sebanyak 24 perempuan dari kelompok Malaya Lolas sempat mengajukan keluhan kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 2019.

Mereka mengeklaim Filipina tidak mendukung klaim mereka terhadap Jepang untuk mendapatkan kompensasi.

"Mereka menegaskan bahwa kegagalan Filipina untuk memperjuangkan tujuan mereka pada dasarnya mengakibatkan diskriminasi berkelanjutan terhadap mereka hingga hari ini," kata Komite itu dalam sebuah pernyataan.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menemukan bahwa para perempuan tersebut tidak menerima tunjangan atau layanan yang sama seperti veteran perang pria, dan mendesak pemerintah untuk memberi mereka "ganti rugi penuh" dan "permintaan maaf resmi".

Jumlah perempuan Filipina yang dipaksa menjadi budak seks selama pendudukan Jepang tahun 1942-1945 diyakini mencapai ratusan orang.

Baca juga: Filipina Mendekat ke AS dan Jepang, Imbangi Dominasi China

Menjelang kunjungan Presiden Ferdinand Marcos Jr ke Tokyo pada bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan semua klaim terkait perang telah diselesaikan melalui perjanjian reparasi tahun 1956 dengan Jepang.

Nah, pada Jumat (10/3/2023), Presiden Pusat Hukum Internasional di Manila, Joel Butuyan, yang mewakili para perempuan korban budak seks perang Dunia II di Filipina, menyatakan bahwa keputusan komite PBB sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, meski tidak mengikat.

"Kami sebenarnya tidak bisa memaksa pemerintah Filipina untuk patuh (memberi korban budak seks ganti rugi penuh dan menuampaikan permintaan maaf resmi), tapi kami akan pergi ke kantor terkait dan menyampaikan kepada mereka bahwa ini paling tidak adalah kewajiban moral," kata Butuyan kepada AFP.

Hanya 20 dari 24 pengadu yang masih hidup, kata Virginia Suarez, yang mengepalai kelompok hak-hak perempuan.

Sejak perang, negara-negara tersebut telah menjadi sekutu dekat. Jepang sekarang menjadi salah satu investor utama, mitra dagang, dan donor bantuan Filipina.

Baca juga: Pesawat Cessna 340 Jatuh di Filipina, 4 Orang Belum Ditemukan