优游国际

CANBERRA, KOMPAS.com - Australia menyatakan kekhawatiran setelah rancangan pakta keamanan yang luas antara Beijing dan Honiara bocor secara online.

Menteri Pertahanan Australia mengatakan setiap langkah untuk mendirikan pangkalan militer China di Kepulauan Solomon akan menjadi perhatian pihaknya.

Baca juga: Update China Eastern: Kotak Hitam Kedua Pesawat Belum Ditemukan

Proposal – yang memerlukan persetujuan dari kabinet Kepulauan Solomon – akan memungkinkan keamanan China dan pengerahan angkatan laut ke negara kepulauan Pasifik.

Negara itu diguncang oleh kerusuhan tiga hari November lalu, di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah nasional di bawah Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare.

Ada juga isu soal Pemerintah Provinsi Malaita atas keputusan 2019 yang kontroversial dan tidak populer untuk mengubah pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing.

Australia menandatangani pakta keamanannya sendiri dengan Kepulauan Solomon sesaat sebelum Honiara melakukan peralihan diplomatik.

“Kami akan prihatin, jelas, di pangkalan militer mana pun yang didirikan dan kami akan mengungkapkannya kepada pemerintah Kepulauan Solomon,” kata Menteri Pertahanan Peter Dutton kepada Channel Nine Australia dalam sebuah wawancara dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Putin Ngotot Hadiri KTT G20 di Bali, PM Australia Prihatin

“Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan ini.”

Australia mengerahkan pasukan ke Kepulauan Solomon setelah pemerintah Sogavare meminta bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Dutton mengatakan 50 polisi berada di negara itu dan akan tetap di sana hingga 2023.

Rancangan “kerangka perjanjian” dalam banyak hal meniru perjanjian yang dimiliki negara kepulauan itu dengan Australia, yang telah lama mempertahankan hubungan politik dan keamanan yang erat dengan kawasan Pasifik.

Australia sebelumnya memimpin misi penjaga perdamaian di Kepulauan Solomon dari 2003 hingga 2017.

"Kami prihatin dengan tindakan apa pun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami," kata Departemen Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan.

“Anggota keluarga Pasifik berada dalam posisi terbaik untuk menanggapi situasi yang memengaruhi keamanan regional Pasifik.”

Baca juga: PM Australia Tak Terima Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Anna Powles, seorang pakar keamanan di Massey University of New Zealand, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa rancangan perjanjian itu "bercakupan luas" dan berisi "beberapa ketentuan yang ambigu dan berpotensi ambisius secara geopolitik".

Itu akan memungkinkan polisi dan militer China bersenjata untuk dikerahkan atas permintaan Kepulauan Solomon untuk menjaga “ketertiban sosial”.