优游国际

Utusan PBB Kembali Kontak Militer Myanmar, Ini yang Diserukan

NEW YORK, KOMPAS.com – Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kembali menekan militer Myanmar pada Senin (15/2/2021).

Dalam konferensi pers pada Senin di New York, AS, Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa Burgener mengaku telah melakukan kontak lagi dengan Wakil Panglima Tertinggi Myanmar Soe Win.

Haq berujar, Burgener menekan Soe Win agarmenghormati secara penuh hak berkumpul dan militer tidak boleh menekan para demonstran.

“Dia telah menyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi dengan seksama, dan segala bentuk tanggapan keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah,” tambah Haq.

Burgener juga menyerukan agar utusan dari PBB dapat berkunjung ke negara tersebut dalam kondisi yang dapat disepakati sebagaimana dilansir dari UN News, Selasa (16/2/2021).

Di Myanmar, aksi protes semakin meningkat sejak militer mengambil alih kekuasaan.

Ada laporan tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dan militer terhadap para demonstran, mereka juga secara sewenang-wenang menahan orang-orang.

Kehadiran pasukan keamanan dan kendaraan lapis baja yang meningkat juga telah dilaporkan di sejumlah kota besar di Myanmar.

Menurut kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR), lebih dari 350 pejabat politik, aktivis, masyarakat sipil, jurnalis, biksu, dan bahkan pelajar atau mahasiswa telah ditahan hingga Jumat (12/2/2021).

Beberapa di antara orang-orangyang ditahan tersebut menghadapi tuntutan pidana dengan alasan yang meragukan.

Selain itu, sebagian besar di antara mereka tidak diperbolehkan menerima bantuan hukum dan bahwa tidak boleh dikunjungani keluarga atau berkomunikasi.

Pada 1 Februari, militer menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint.

Selain itu, sejumlah tokoh dari Partai National League for Democratic (NLD) juga ditahan.

Setelah itu, kekuasaan negara diambil alih panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing dan keadaan darurat selama satu tahun diberlakukan.

Militer Myanmar berulangkali menyerukan adanya kecurangan dalam pemilu Novemer 2020, namun seruan mereka dibanah oleh komisi pemilu dan pemerintah.

Suhu politik Myanmar semakin memanas hingga akhirnya militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari dan menahan sejumlah tokoh politik.