优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha tak perlu lagi memperpanjang masa berlaku sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setiap empat tahun.

"Memang terjadi perubahan masa berlaku sertifikat halal. Sebelum adanya undang-undang (UU), berlaku selama dua tahun, kemudian dengan UU 33 Tahun 2024, berlaku menjadi empat tahun," kata Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM, dalam pertemuan dengan media di Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2024).

Terbaru, menurut Pasal 48 Perpu Cipta Kerja, tidak ada lagi masa berlaku sertifikat halal MUI dengan syarat khusus.

• Baca juga:
• Apa Keuntungan Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Usaha Makanan?
• Jumlah Pelaku Usaha Halal LPPOM MUI Meningkat 48 Persen pada 2022

"Sertifikat halal MUI berlaku selamanya dengan syarat dan ketentuan tidak adanya perubahan dari proses produksi halal," ungkap Muti.

"Jadi, bahan makanan dan proses pembuatannya tidak berubah, sesuai aturan (penetapan halal)," tambah dia.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila terjadi perubahan komposisi, cara membuat, sampai penamaan makanan, pelaku usaha wajib mendaftarkan ulang produk tersebut.

Tantangan

Hal ini diakui Muti, memicu tantangan baru bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) itu sendiri karena tanpa adanya kejujuran dari pelaku usaha, sulit untuk mengontrol kehalalan produk yang didaftarkan.

"Untuk pengawasan (produk halal) sejauh ini kalau dari UU, pengawasannya itu ada di pemerintah, bukan lagi di LPH," kata Muti.

优游国际.com/Krisda Tiofani Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM, dalam pertemuan dengan media di Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2024).

Meski demikian, LPPOM sebagai LPH tetap meminta laporan berkala terkait produk makanan dan minuman yang sudah mendapatkan sertifikat halal.

"Beberapa informasi dari teman-teman klien LPPOM di restoran, mereka sudah cukup sering (kedatangan) tim pengawasan dari BPJPH yang keliling untuk mengawasi restoran dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, menurut Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya habis.

Baca juga:

• Apakah Micin Halal? Ini Kata MUI
• 3 Tips Ajukan Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil
• Ichiban Sushi Resmi Kantongi Sertifikat Halal

Pelaku usaha wajib melakukan registrasi ulang, membayar biaya registrasi, dan mengunggah ulang data berupa daftar bahan sampai nama produk.