优游国际

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mempersiapkan 40.000 satuan pendidian jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah dalam pelaksanaan tahun ajaran baru 2025-2026 sudah dapat melaksanakan program pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD DIkdasmen) Gogot Suharwoto mengatakan, Kemendikdasmen berharap dalam bulan Mei nanti proses seleksi telah selesai dan segera dilakukan pelatihan dan Diklat Pembelajaran.

Sehingga pada bulan Juli tepat pada tahun ajaran baru, program pembelajaran koding dan kecerdasan artifsial sudah dapat dilaksanakan.

"Saya berharap pelaksanaan dan pola pelatihan yang dibuat oleh Ditjen GTK dapat dilaksanakan secara berkesinambungan," terang Ditjen PAUD Dikdasmen dikutitp dari laman Paudpedia Kemendikdasmen, Kamis (10/4/2025).

Baca juga: Naskah Akademik Mata Pelajaran Coding dan AI Dirilis, Ini Materi untuk SD-SMA

Bangun ekosistem pendidikan masa depan yang lebih adaptif

Kegiatan Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelenggara Diklat Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) yang dilaksanakan, Selasa tanggal 9 April 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari tahapan awal dalam proses seleksi lembaga yang akan menjadi mitra pelaksana program diklat.

Dirjen PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun ekosistem pendidikan masa depan yang lebih adaptif, transformatif, dan inklusif.

Menurut dia, dunia telah berubah cepat, digitalisasi, Kecerdasan Artifisial (AI), mahadata (big data), dan Internet of Things (IoT) telah meredefinisi cara manusia belajar, bekerja, dan berpikir.

"Jika pendidikan kita tidak ubah, maka kita tidak hanya tertinggal, namun kita tertinggal jauh. Karena itu, pembelajaran koding dan KA bukan lagi sekadar tambahan keterampilan digital, melainkan fondasi kompetensi abad ke-21," tambah Gogot.

Dia menerangkan, hal ini bukan tentang mengikuti trend yang berkembang, namun bagaimana anak-anak di Indonesia dapat bertahan dan melampaui zaman. Selain itu, literasi digital harus menjadi hak, bukan hak istimewa.

"Dan tugas kitalah memastikan anak-anak di kota besar maupun pelosok memiliki akses yang setara terhadap pendidikan teknologi yang bermutu," paparnya.

Integrasi pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dalam kurikulum bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir komputasional, analisis data, algoritma, etika digital, serta pengembangan solusi berbasis KA secara human-centered.

Baca juga: Mapel AI dan Coding di Sekolah, Dosen Unair: Masih Hadapi Tantangan Besar

Semua ini bertujuan bukan hanya agar peserta didik memahami teknologi, tapi juga dapat menciptakannya secara etis dan bertanggung jawab.

Pembelajaran ini akan diimplementasikan secara bertahap dan fleksibel, mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, hingga ekstrakurikuler, dengan pendekatan berbasis masalah dan projek. Termasuk metode plugged maupun unplugged.

"Kita tidak hanya bicara soal perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga perangkat lunak dalam diri murid, dan ini terpenting yakni karakter, empati, dan etika. Karena itu, kualitas guru dan lembaga pelatihan sangat krusial," beber dia.

Oleh karena itu,  dibutuh LPD (Lembaga Penyelenggara Diklat) yang tidak hanya mahir teknologi, tapi juga mampu menyampaikan pembelajaran yang bermakna, berpusat pada murid, dan disesuaikan dengan konteks lokal.

Staf Khusus Menteri bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial, Muhammad Muchlas menegaskan, program pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial ini merupakan salah satu program strategis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat literasi digital.

Baca juga: Sekolah Bisa Wajibkan Pelajaran Coding dan AI, Ini Syaratnya

Selain itu juga menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan ke depan yaitu revolusi industri 4.0 dan era kecerdasan buatan.

"Karena itu, seleksi lembaga penyelenggara menjadi tahapan yang sangat penting agar proses pelatihan nantinya benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal dan berkualitas," papar Staf Khusus Menteri.