优游国际

KOMPAS.com - Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) akan menggelar demonstrasi di Istana Negara, Jakarta (3/1/2025).

Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Adaksi Pusat Anggun Gubawan mengatakan, aksi ini digelar untuk meminta pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja (Tukin) mulai dari tahun 2020 hingga 2025.

"Kami minta kebijaksanaan presiden untuk tukin for all dan tukin sejak 2020," kata Anggun kepada 优游国际.com, Jumat (31/1/2025).

Baca juga: Tukin Dosen ASN 2020-2024 Tidak Bisa Cair, Tukin 2025 Masih Proses

Anggun mengatakan, para dosen nantinya akan mendesak pemerintah untuk membayarkan tukin secara merata untuk semua dosen.

Sebab kata Anggun, berdasarkan anggaran yang sudah disetujui DPR, anggaran tukin 2025 hanya bisa mengakomodir 1/3 tukin dosen dari total 80.000 dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) se-Indonesia.

"Cuma 30.000 dari 80.000 total semua dosen ASN Kemendikti Saintek," ujarnya.

Oleh karena itu pada 3 Februari 2025 akan Adaksi akan tetap melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang.

Saat ini, lanjut Anggun, sudah banyak dosen yang menuju Jakarta untuk persiapan melakukan aksi demo tukin.

"Saat ini koordinasi sangat solid! Ada yang melaporkan bahwa dosen dari Sulawesi sudah naik kapal laut, sementara yang lain sudah dalam perjalanan darat. Semangat ini sungguh luar biasa dan mengharukan," ucap Anggun.

Baca juga: Kemendikti: Tukin Dosen ASN 2020-2024 Tidak Bisa Dibayarkan

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyatakan tidak akan membayar keseluruhan Tukin yang tidak pernah dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan pada pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Prof Togar M Simatupang pada 28 Januari 2025. Surat edaran tersebut pun viral di media sosial X.

"Itu surat kepada pimpinan PTN. Bukan untuk umum," kata Prof. Togar pada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Dalam edaran dijelaskan, bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024 kementerian terdahulu yakni Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lalu, pada 11 Oktober 2024 telah dikeluarkan Mendikbud Ristek kala itu yakni Nadiem Makarim mengekuarkan peraturan menteri yang berisi pemberian tukin untuk dosen.

Baca juga: Ungkap Alasan Perjuangkan Tukin, Dosen ASN Kemendikti: Ada Diskriminasi

Kendati demikian, Prof. Togar melalui edaran menegaskan bahwa Kemendikti sudah mengajukan anggaran ke DPR dan telah disetujui pemberian anggaran tukin untuk tahun 2025 sebesar Rp 2,5 triliun.

Perpres tukin, kata Prof. Togar, juga sudah selesai diharmonisasi dan akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.