优游国际

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar LSPR: Model Komunikasi Politik Indonesia, Tanpa Model

KOMPAS.com - LSPR Institute of Communication and Business (LSPR Institute) mengukuhkan Prof. Lely Arrianie menjadi Guru Besar Bidang Komunikasi dengan kekhususan bidang komunikasi politik.

Prof. Lely Arrianie membawakan orasi Ilmiah dengan tajuk "Komunikasi Politik Tanpa Model: Tantangan Menemukan Model Komunikasi Politik Khas Indonesia Menuju 2045”.  Orasi ini memberikan gambaran model komunikasi politik Indonesia saat ini.

Acara pengukuhan berlangsung di Auditorium LSPR Institute di Jakarta, Jumat (11/5/2025) yang dihadiri pejabat negara, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Gubernur Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily, serta  Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Dalam sambutan, Pendiri dan CEO LSPR Institute, Prita Kemal Gani menyampaikan, pengukuhan Guru Besar memiliki makna mendalam tidak saja bagi dunia pendidikan, tetapi juga kemajuan masyarakat demokratis dalam memperkuat pondasi kehidupan masyarakat yang lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih berbudaya.

“Kita tahu, dunia komunikasi saat ini sedang menghadapi banyak tantangan: disinformasi, polarisasi media, krisis kepercayaan publik, kecanduan algoritma digital, dan budaya viral yang seringkali menenggelamkan nilai substansi," ungkap Prita Kemal Gani.

"Begitu juga dengan dunia politik Indonesia yang membutuhkan etika komunikasi. Etika menjadi sangat penting sebagai basis komunikasi politik dan kebutuhan akan model komunikasi politik ciri khas Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kesempatan sama, Rektor LSPR Institute, Andre Ikhsano menegaskan seremoni pengukuhan Guru Besar ini membuktikan LSPR Institute memberikan sumbangsih keilmuan yang lebih luas dan mendalam.

"Orasi menunjukkan pentingnya komunikasi politik bagi setiap aktor politik agar menciptakan sebuah gaya, pola dan model komunikasi yang menunjukkan kekhasan Indonesia," jelas Andre Ikhsano.

Orasi Ilmiah Prof. Lely: Komunikasi Politik Tanpa Model

Dalam orasinya, Profesor Lely mengatakan Indonesia perlu memiliki model komunikasi politik yang jelas dan kuat dalam membangun budaya politik yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.

"Saat ini, Indonesia belum memiliki model komunikasi politik yang jelas, kalaupun ada, kita bisa sebut sebagai model komunikasi politik yang tidak ada model," ujar Prof. Lely.

“Karena ketiadaan model, maka semua pilar demokrasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih didominasi oleh gaya atau pola komunikasi politik bukan model," lanjutnya.

Prof. Lely menjelaskan, gaya (ciri khas dari individu politisi) dan pola (tindakan yang berulang dari politisi) tersebut menunjukkan lebih kepada gaya dan karakteristik atau sifat individu.

"Sementara model merupakan sebuah sistem yang konkret yang dapat menjadi acuan untuk mempelajari kompleksitas sebuah fenomena agar bisa dipelajari atau dianalisa lebih lanjut,” terang Prof. Lely Arrianie.

Prof. Lely melihat komunikasi politik “tanpa model” itu berdasarkan dinamika panggung politik sejak reformasi hingga saat ini.

Menurut hasil penelitiannya, terjadi pergeseran komunikasi politik dari bersifat santun dan seragam di era orde baru yang tertata ke arah komunikasi politik sebaliknya yang mengabaikan etika dan budaya politik.

"Karena komunikasi politik yang dapat dikatakan tidak memenuhi etika dan budaya politik. Sebagai model, tentu memiliki ciri khas yang tetap dan permanen," jelas Prof. Lely.

Lebih jauh Lely menjelaskan, komunikasi politik yang berlangsung saat ini tidak lagi linear tetapi bergerak ke arah lebih konvergen, sirkular bahkan lebih transaksional yang ditandai dengan praktik negosiasi yang intens.

Sementara komunikasi politik adalah tentang pertukaran pesan politik, bukan lagi penyampaian pesan yang membuat panggung politik lebih kaya impression management yang menyimpan banyak masalah, termasuk kekerasan fisik maupun psikologis yang disikapi masyarakat sebagai premanisme politik.

Dengan menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman terdapat dua panggung yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) di mana panggung depan sebuah wilayah pertunjukkan yang menampilkan hal-hal baik dan perilaku baik.

Sedangkan panggung belakang, adalah wilayah disebut sebagai skenario panggung depan di mana dibolehkan perilaku bebas tanpa mempedulikan kelayakan sikap.

Dalam realitas panggung politik Indonesia, menunjukkan bahwa banyak perilaku tidak layak yang ditampilkan (back stage) oleh para komunikator politik seperti politisi, aktivis, jurnalis, profesional bahkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke panggung politik.

"Komunikator politik lebih mengutamakan kepentingan individu, sementara kita memerlukan sebuah model komunikasi politik yang mengedepankan etika, moral, keadilan dan tanggung jawab," tegas Prof. Lely.

Prof. Lely optimis proses komunikasi politik Indonesia sedang berjalan ke arah yang lebih baik, meskipun sampai saat ini Indonesia belum memiliki acuan model politik.

"Ketiadaan model menjadikan komunikasi politik menjadi olok-olok di media bahkan di identikkan dengan standup comedy," ungkapnya.

Ketidakadaan model komunikasi politik ini dapat kita temukan di pemerintahan, ketika pemimpin berganti, kebijakan berganti, bertukar menteri, bertukar keputusan sehingga seringkali kita terkaget -kaget memahami keputusan atau untuk menerimanya.

“Komunikasi politik juga berbicara tentang kepemimpinan politik di mana juga dalam kepemimpinan koordinasi hendaknya bisa menjadi pembicara politik ala motivator yang mengunggah dan membangun kehidupan yang lebih baik," lanjut Prof. Lely.

"Meski dapat dikatakan tidak memiliki model komunikasi politik, namun saya optimis proses politik yang terjadi akan menciptakan komunikasi model politik sehingga dapat menjadi acuan praktek komunikasi politik yang berbudaya, dan bertanggung jawab,” tutup Prof. Lely.