优游国际

KOMPAS.com - Kepolisian telah menyatakan komitmen akan menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat aksi premanisme sehingga menghambat investasi di Indonesia.

Tindakan tegas ditujukan terhadap ormas yang melakukan tindakan pemerasan dan pungutan liar kepada masyarakat maupun pemilik usaha.

Polri membuka nomor hotline 110 sebagai layanan pelaporan masyarakat atau pengusaha yang mengalami gangguan keamanan dan tindak premanisme dari ormas.

"Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Lantas, bagaimana ormas preman bisa mengganggu investasi di Indonesia?

Baca juga: Ramai soal Pungutan Saat Lapor Polisi, Polri: Tidak Ada Biaya

Ormas ganggu investasi di Indonesia

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut keberadaan oknum ormas yang nakal akan memengaruhi minat investasi ke Indonesia.

"Itu (ormas) masuk list masalah terbesar berusaha di Indonesia kategori Crime and Theft atau kriminalitas yang tinggi," tuturnya saat dimintai pandangan 优游国际.com, Minggu (16/3/2025).

Bhima mencontohkan, ormas nakal dapat mengganggu distribusi barang dari kawasan industri menuju pelabuhan. Akibatnya, pelaku usaha harus membayar jasa keamanan, pungutan liar (pungli), maupun tunjangan hari raya (THR) ke ormas.

Ada juga ormas yang menuntut perusahaan menyerap tenaga kerja dari anggota-anggota kelompok mereka. Padahal, mereka tidak punya kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

"Situasi ini membuat investor tidak nyaman, akhirnya biaya siluman terlalu tinggi dan memutuskan untuk relokasi ke negara lainnya," tegas Bhima.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berimbas ke angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi atau di atas angka enam. Hal ini membuat daya saing Indonesia rendah.

Incremental Capital Output Ratio adalah rasio yang menunjukkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output.

Bhima menilai, kondisi premanisme ormas di Indonesia bahkan lebih parah daripada negara tetangga Vietnam.

"Di Vietnam, ruang bagi premanisme dan ormas sangat sempit karena pemerintahnya cukup tegas melakukan monitoring dan penindakan terhadap segala bentuk penyuapan atau pungli ke ormas," imbuhnya.

Sebaliknya, Bhima menilai, ormas di Indonesia justru seakan dimanfaatkan menjadi tim sukses (timses) saat pemilihan umum (pemilu), maupun dukungan bagi politikus lokal.