优游国际

Saat ini, pemerintah tengah merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan kepada masyarakat di desil 1 dan 2.

Sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan menerima bantuan tersebut selama dua bulan, yakni pada Januari-Februari 2025.

3. Diskon tarif listrik

Pemerintah turut memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA.

Diskon tarif listrik ini berlaku selama 2 bulan, yakni Januari-Februari 2025. Dengan begitu, kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Sementara untuk pelanggan PLN 3.500–6.600 VA tetap akan dikenai PPN sebesar 12 persen.

Baca juga: Resmi, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

Insentif bagi kelas Menengah

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan stimulus bagi masyarakat kelas menengah.

Menurut standar Bank Dunia, masyarakat kelas menengah Indonesia pada 2024 adalah mereka yang memiliki pengeluaran Rp 2 juta sampai dengan Rp 9,9 juga per kapita per bulan.

Berikut insentif PPN yang diterima:

1. PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar
2. PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu
3. PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU)
4. Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

Di samping itu, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan baru untuk masyarakat kelas menengah, yaitu:

1. Pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid
2. Pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan
3. Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK
4. Diskon sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

Baca juga: Vietnam Turunkan Tarif PPN dari 10 Jadi 8 Persen, Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Insentif bagi pelaku usaha

Beragam insentif juga diberikan kepada pelaku bisnis, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya. Insentif tersebut berupa:

1. Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen sampai dengan 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024
2. Untuk UMKM dengan omset dibawah Rp 500 juta/tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5 persen.

Itulah daftar insentif yang akan diterima masyarakat di tengah penerapan PPN 12 persen mulai tahun depan.