BELUM sebulan usia Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, sedikitnya tiga peristiwa mencoreng.
Pertama kali soal pernyataan Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukham) Yusril Ihza Mahendra yang terpeleset bicara.
Ia mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk peristiwa pelanggaran HAM berat, tetapi ia lalu mengoreksinya dengan setengah menyalahkan wartawan.
Kedua, Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membuat surat undangan belum sepekan setelah dilantik dan membuat blunder.
Surat undangan haul ibunya ke sekitar 30 kepala desa di Kabupaten Serang itu menggunakan kop surat dinas kementerian. Kader PAN itu kurang sensitif di saat masa kampanye, karena istrinya sedang bertarung menjadi Bupati Serang.
Hal memalukan ketiga, ada 11 pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan serta empat sipil, ditangkap polisi karena meloloskan ribuan situs judi online dengan menerima sogokan.
Padahal mereka diserahi tugas sebagai penjaga gawang masuknya situs judi online yang dianggap merusak masyarakat.
Baca juga:
Di sisi lain, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi membanggakan bahwa pihaknya sudah berhasil menutup 3,8 juta konten judi antara 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024.
Sementara pegawai kementerian yang “nakal” tadi meloloskan ribuan situs judi sejak lama dan sempat membangun kantor satelit di satu ruko di Galaxi Bekasi.
Oknum Komdigi setiap bulan mengaku mendapat setoran dari para dalang judi Rp 8,5 miliar, dengan hanya “memelihara” 1.000 situs.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengapresiasi penindakan tersebut. Ia berjanji akan menutup dua juta situs judi dalam tiga bulan.
Meutya bilang akan memecat karyawannya jika terbukti salah di pengadilan kalau proses hukum sudah berlaku tetap.
Sejak ketika masih bernama Kominfo, Komdigi sudah menjadi pusat perhatian publik, antara lain karena dipenjarakannya petinggi-petinggi hingga menterinya akibat korupsi.
Saat ini, banyak masalah yang belum terselesaikan sejak ditinggal ke penjara Johnny G. Plate, dan diganti Budi Arie, di kementerian yang mengatur industri komunikasi itu.
Boleh dikata semua operator seluler – Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Smartfren – mengeluh beratnya beban biaya yang termasuk tinggi di antara ribuan operator di dunia.