优游国际

KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden boleh berpihak kepada calon tertentu dalam pemilihan presiden (pilpres), menuai polemik.

Jokowi pun dinilai tidak netral, padahal sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat meminta aparatur sipil negara untuk netral pada November 2023.

Jokowi juga mengatakan, presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Kalaupun ada menteri di Kabinet Indonesia Maju melakukan kampanye jelang Pemilu 2024, hal ini dinilai Jokowi sebagai hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dikutip dari , Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," tambahnya.

Baca juga: Istana Sebut Tak Hanya Jokowi, Megawati dan SBY Jalankan Kampanye saat Jadi Presiden

Ma'ruf Amin tegaskan netral

Pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berpihak kepada calon tertentu bertolak belakang dengan sikap yang diambil Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, ia akan bersikap netral walaupun aturan memperbolehkan dirinya untuk berkampanye.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan komitmennya untuk menunjukkan sikap netral ke publik selama masa kampanye jelang Pemilu 2024.

"Saya sekarang memposisikan saya itu netral. Saya kira tidak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden. Memang Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti," ujar Maruf dikutip dari laman

"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Itu urusan hati dan personal," tandasnya.

Baca juga: Media Asing Soroti Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Dukungan Presiden Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Meski begitu, Ma'ruf tidak banyak menyinggung soal pernyataan Jokowi mengenai presiden boleh berpihak dan berkampanye untuk calon tertentu.

Ma'ruf hanya menegaskan bahwa presiden memang boleh untuk berpihak dan berkampanye.

Meski begitu, ia mempersilakan kepada publik untuk menilai sikap Jokowi tersebut.

"Soal Presiden saya kira sudah jelas ya, aturannya boleh. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, silakan saja nanti urusannya itu publik saja. Tapi saya sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya, tidak memihak," kata Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Bagaimana Sikap Presiden Terdahulu?