优游国际

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mengutip K (8/8/2020), Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, diangkatnya KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan itulah yang perlu ditingkatkan, sehingga perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat.

Baca juga: Profil KSAD Jenderal Andika Perkasa, Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Alasan lain, yakni lantaran TNI AD disebutnya memiliki struktur organisasi yang luas hingga ke seluruh pelosok negeri.

Menanggapi hal itu, dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele mengatakan, kritik terhadap pelibatan militer dalam penanganan Covid-19 biasanya disebabkan trauma masa lalu.

"Soal keterlibatan militer..., ya ancaman Orde Baru lah. Kedua, konon tidak sesuai dengan semangat reformasi, 'Militer itu di barak saja', tapi itu semua kan logika normal. Dalam situasi krisis seperti ini, kalau saya sih tidak apa-apa (pelibatan TNI). Justru sangat dibutuhkan ada institusi atau aktor yang bisa menegakkan disiplin," kata Gabriel saat dihubungi 优游国际.com, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Profil Tiga Jenderal yang Dicopot dari Jabatannya karena Kasus Djoko Tjandra

Ia menilai, TNI dan Polri memiliki keunggulan di sisi penegakan disiplin. Menurutnya, hal itu sejalan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sulit untuk disiplin, salah satunya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

"Tinggal diberi koridor yang tepat agar pelibatan itu tidak kemudian melahirkan implikasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang mungkin terlalu represif," kata Gabriel.

Menurutnya, TNI dan Polri yang sekarang sudah lebih berbeda dengan postur mereka 20 tahun lalu yang masih sangat represif.

Baca juga: Profil Zulkifli Zaini, Dirut PLN Pilihan Erick Thohir