优游国际

Soal Peluncuran Danantara, Celios: Tidak Tepat di Tengah Defisit Anggaran

KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

Badan tersebut bakal diproyeksikan untuk mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Danantara akan mengelola seluruh aset yang diperkirakan mencapai 900 miliar dollar AS (Rp 14.670 triliun) kurs saat ini.

Terkait dengan peluncuran BPI Danantara ini, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kurang tepat.

Hal ini dikarenakan kondisi keuangan negara sedang dalam kondisi tidak sehat (defisit).

"Selain itu, kapasitas fiskal kita juga sedang sempit," ujarnya saat dikonfirmasi 优游国际.com, Senin (24/2/2025).

Menurut pengamatan Jaya, pertumbuhan tekstil dalam negeri masih rendah di tengah perekonomian yang belum stabil.

Begitu pun dengan angka pengangguran yang terus bertambah.

"Ditambah angka pengangguran juga semakin tinggi belakangan ini, karena performa manufaktur yang turun," ungkap Jaya.

Bahkan, menurut data yang didapat oleh Jaya, kondisi perekonomian yang belum stabil ini membuat hampir 10 juta orang turun kelas dari menengah menuju kelas bawah.

"Kemiskinan struktural yang masih kuat akibat dari ketimpangan ekonomi. Serta preseden buruk Investasi BUMN yang membuat resiko dari Danantara semakin tinggi. Jadi menurut saya kurang tepat kalau diluncurkan sekarang" papar Jaya.

Celios sarankan investasi Danantara diarahkan ke EBT

Menurut Jaya, pengelolaan Danantara akan bermanfaat kepada masyarakat jika benar-benar dikelola dengan baik.

Pengelolaan yang transparan serta pengawasan yang independen akan membuat BPI Danantara berjalan sesuai jalurnya.

Selain itu, lanjut Jaya, investasi juga harus diarahkan ke energi baru terbarukan (EBT), khususnya solar panel dan angin, termasuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur supaya lebih kuat. 

"Saya kira akan mampu mengungkapkan return investasi publik. Sehingga, harus kembali ke rakyat dalam model perlindungan sosial (perlinsos) dan pelayanan publik yang baik," jelasnya.