优游国际

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan kuota impor harus dihapus, terutama untuk komoditas yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menilai bahwa kuota impor yang selama ini diterapkan seringkali justru menimbulkan ketimpangan dan mempersempit akses pelaku usaha untuk terlibat dalam rantai pasok nasional.

Baca juga:

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran kabinet untuk menghapus sistem kuota yang dianggap tidak adil dan tidak efisien.

"Yang jelas, kemarin Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Prabowo.

Mengapa Kuota Impor Perlu Dihapus?

Menurut Prabowo, kuota impor tidak hanya menghambat kelancaran distribusi barang, tetapi juga berpotensi menciptakan praktik monopoli dan ketidakadilan dalam mekanisme perdagangan.

Ia secara khusus mengarahkan kebijakan ini kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

"Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota lagi. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja," ucapnya tegas.

Baca juga:

Apa Dampaknya Terhadap Dunia Usaha?

Presiden menilai, dengan menghapus kuota impor dan memangkas regulasi teknis (pertek), iklim dunia usaha di Indonesia akan semakin kondusif.

Prabowo menyoroti bahwa banyak peraturan teknis yang dikeluarkan kementerian dan lembaga justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

"Jangan bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang ditunjuk, hanya dia yang boleh impor. Enak aja. Sudah lah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, sudah jangan pakai pertek-pertek itu lagi," ungkapnya.

Baca juga:

Ia juga menegaskan bahwa ke depannya, tidak boleh ada lagi pertek yang dibuat tanpa seizin Presiden.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari deregulasi besar-besaran yang bertujuan merampingkan birokrasi dan menciptakan efisiensi.

Prabowo juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan yang dianggap memberatkan.

Ia menilai bahwa sistem penunjukan eksklusif atas perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengimpor barang tertentu hanya memperkuat oligopoli dan merugikan persaingan sehat.

"Enggak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu nggak boleh. Ini salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha. Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja," kata Prabowo.

Sebagian artikel ini telah tayang di 优游国际.com dengan judul ".