优游国际

HANOI, KOMPAS.com - Vietnam tengah melaksanakan reformasi besar-besaran dengan merampingkan struktur pemerintahan. Setidaknya ada 8 lembaga kementerian atau lembaga yang dihapus dari 30 lembaga menjadi 22.

Langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara hingga miliaran dollar AS (triliunan rupiah). Inisiatif ini terinspirasi oleh kebijakan penghematan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Rencana tersebut direncanakan untuk diajukan ke parlemen Vietnam dalam beberapa hari ke depan.

Baca juga: Ibu Kota Vietnam Tercemar Udara Beracun, Warga Diimbau Pakai Masker

"Untuk menjaga kesehatan tubuh pemerintahan, kadang-kadang kita perlu mengambil langkah-langkah sulit meskipun itu menyakitkan, seperti meminum obat pahit untuk mengangkat tumor," ungkap pimpinan tertinggi Vietnam To Lam dalam sebuah wawancara pada Desember 2024, yang dilansir oleh kantor berita AFP pada Senin (10/2/2025).

Dampak bagi masyarakat

Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai negeri. Reformasi ini, yang oleh pejabat senior disebut sebagai "revolusi," dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk media, pegawai negeri, kepolisian, dan militer.

Sebagai informasi, di tahun 2022 terdapat hampir dua juta orang yang bekerja di sektor publik, dan dengan rencana ini, satu dari lima pekerjaan diperkirakan akan hilang dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: 12 Tentara Vietnam Tewas Saat Latihan di Lapangan Tembak Militer

Dari pengurangan tersebut, sekitar 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun, rincian mengenai implementasi rencana tersebut masih belum jelas.

Seorang pegawai negeri yang memilih untuk tidak disebutkan namanya mengaku bahwa kariernya sebagai produser TV berakhir bulan lalu setelah saluran berita yang dikelolanya ditutup.

Dari lima penyiar yang ada, satu di antaranya sudah diberhentikan, dan ia hanya diberi pemberitahuan dua minggu sebelum kehilangan pekerjaannya.

"Sangat menyakitkan untuk membicarakannya," kata pria berusia 42 tahun ini, yang kini beralih profesi menjadi sopir taksi.

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebesar 7,1 persen pada 2024 dan berencana untuk mencapai pertumbuhan delapan persen tahun ini, mengingat posisinya sebagai pusat manufaktur global yang bergantung pada ekspor.

Namun, kekhawatiran muncul terkait potensi dampak tarif dari pemerintahan AS.

Vietnam menargetkan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan berusaha untuk naik ke kategori negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Baca juga: Vietnam Pastikan Hukuman Mati untuk Taipan Properti yang Lakukan Penipuan Rp 430 Triliun

Pihak berwenang memperkirakan bahwa penghematan anggaran dapat mencapai 4,5 miliar dollar AS (Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun ke depan, meskipun ada biaya yang diperkirakan lebih dari 5 miliar dollar AS (Rp 80 triliun) untuk paket pensiun dan pesangon.

Sumber: Vietnam Efisiensi Anggaran, Pangkas Kementerian-Lembaga dari 30 Jadi 22