优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/03/2025).

"Kemenko IPK, Pak AHY, mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall. Beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa," kata Diana.

Baca juga: Pembangunan Tanggul 32 Kilometer Bisa Cegah Banjir di Bekasi

Satgas ini akan melibatkan Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), hingga pemerintah daerah (pemda).

Giant Sea Wall akan membentang dari Tangerang, Banten ke Gresik, Jawa Timur sepanjang 946 kilometer dengan perkiraan investasi jumbo.

"Nanti tidak hanya dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), diharapkannya juga malah justru swasta," ujarnya.

Giant Sea Wall memiliki peluang investasi besar, mulai dari potensi pendapatan jalan tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

Sebagai informasi, Giant Sea Wall masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Baca juga: Pembangunan Tanggul Bekasi Diteruskan, Butuh Pendanaan Rp 1,1 Triliun

Di dalam beleid tersebut, Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN.

Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Dari 29 PSN baru, salah satunya ialah Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang berlokasi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pelaksana PSN Giant Sea Wall yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Dwi Purwantoro pernah menyebutkan bahwa angka biayanya bisa mencapai Rp 600 triliun.

Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal sekitar Rp 800 triliun.

"Jadi kalau dari Banten sampai dengan Surabaya, itu tadi sekitar Rp 600 triliun itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, terus sanitasi, dan lainnya. Jadi, kalau kemarin kurang lebih Rp 800 (triliun). Kalau enggak salah, sekitar seperti itu," ungkap Dwi dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis (14/11/2024).