优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pengembang melobi perbankan untuk membuat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baru yang mirip dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Ada bank yang sanggup untuk melaksanakan itu. Artinya kemungkinan yang tadinya itu 5 persen (bunga KPR subsidi) hanya naik sedikit dari 5 persen. Tapi, kepastian masa depan perumahan tidak tergantung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ucap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah saat dihubungi 优游国际.com, Senin (10/03/2025).

Tak seperti FLPP yang hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), skema KPR dari perbankan ini juga digadang bisa merangkul masyarakat berpenghasilan tanggung.

Baca juga: Kuota FLPP Jadi 420.000 Unit, Dana Rp 6 Triliun Segera Dialokasikan

"Masyarakat yang berpengasilan tanggung bisa juga diakomodasi di situ. Selama ini, masyarakat berpenghasilan tanggung tidak terurusi. Padahal, ini masyarakat yang juga perlu bantuan uluran pihak supaya mereka juga bisa mendapatkan rumah," katanya.

Skema KPR baru ini juga bisa menjadi solusi apabila stok KPR FLPP dari pemerintah sudah habis menjelang akhir tahun. Karenanya, ia berharap rencana ini bisa diterapkan segera.

Junaidi juga mengatakan bahwa realisasi KPR FLPP saat ini masih ditalangi oleh bank.

"Ditunda saya belum tahu pasti, yang pasti realisasi banyak ditalangi oleh bank," kata Junaidi.

Sementara Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan bahwa realisasi KPR FLPP masih ditahan.

"Kalau melihat data realisasi FLPP Februari masih di-hold dan BUM (Bantuan Uang Muka)-nya belum bisa juga," ujar Joko, Senin.

Ada pun pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah subsidi.