优游国际

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa perumusan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan rampung pada Maret 2025.

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Saya rasa paling lama bulan depan ya. Saya berusaha paling lama bulan depan. Kita mencari titik temu yang supaya program ini bisa kita luncurkan," ujarnya.

Baca juga: Kena Efisiensi, Sisa Anggaran Kementerian PKP Hanya Rp 1,61 Triliun

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengubah pembagian porsi pendanaan FLPP yang saat ini 75 persen dari APBN dan 25 persen dari perbankan menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Lanjut Ara, Kementerian PKP telah berungkali membahas skema baru FLPP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), hingga BP Tapera. Namun sejauh ini masih belum selesai.

"Kami sudah rapat 9 kali ya, dan banyak rapatnya di BPKP. BPKP yang memsupervisi kita secara hukum harus benar," ucapnya.

Skema baru FLPP ini disiapkan agar jumlah penerima manfaat rumah subsidi lebih banyak meskipun alokasi APBN masih tetap sama.

"Makanya kita mencari jalan keluar titik temu. Nah itu yang kita lakukan. Kita rapatnya sampai 9 kali, mencari titik temu itu tidak mudah," pungkasnya.