优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sedang menggodok kebijakan moratorium hotel untuk wilayah Bali.

Diambilnya kebijakan tersebut bertujuan untuk menghentikan pembangunan hotel baru dan mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi properti komersial, terutama di destinasi wisata utama seperti Bali Selatan.

Dorongan untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian ini berawal dari penelitian tesis Nana Usami dari Departemen Geografi Fisik dan Ilmu Ekosistem di Universitas Lund, Swedia. 

Baca juga: Mulai Awal 2025, OXO Akan Tambah 200 Properti Baru di Bali

Tesis berjudul "Changing Lands" tersebut menyoroti bagaimana perluasan perkotaan terus merambah lahan bervegetasi, karena permintaan akan area terbangun meningkat dari waktu ke waktu.

Meskipun lahan pertanian berperan penting dalam produksi pangan lokal dan ketahanan pangan secara keseluruhan, tekanan untuk pembangunan perkotaan tetap tinggi.

Hal tersebut membuat konversi lahan pertanian menjadi area terbangun tidak lagi bisa dihindari.

Analisis deteksi perubahan dalam studi ini lebih lanjut menggambarkan hilangnya lahan pertanian yang terus meningkat, dengan bukti yang jelas bahwa area non perkotaan diubah menjadi ruang perkotaan.

Namun, sampai saat ini belum ada jadwal khusus yang diturunkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenperaf) untuk penerapan moratorium.

Menurut Colliers Indonesia, jika kebijakan tersebut diberlakukan maka dapat berdampak signifikan pada lanskap persaingan industri perhotelan Bali.

Baca juga: Kenapa Kasur Hotel Sangat Nyaman? Ini Alasannya

“Dengan membatasi jumlah pembangunan hotel, langkah ini tidak hanya dapat melindungi pertanian lokal tetapi juga menjaga persaingan yang sehat di antara hotel-hotel yang ada,” papar Senior Research Executive Colliers Indonesia, Nurul Yonasari.

Selain itu, kebijakan ini dapat mendorong investasi dan pengembangan pariwisata di wilayah lain di Bali yang belum mengalami tingkat kejenuhan yang sama.