优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol digenjot dalam satu dekade terakhir.

Data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, sepanjang 2.432 kilometer jalan tol dibangun dalam waktu sepuluh tahun.

Sementara saat ini, total panjang jalan tol yang telah beroperasi adalah 2.839 kilometer. Artinya, ada peningkatan konektivitas yang signifikan dalam kurun waktu itu.

Lantas, apa tantangannya? Tiga bos jalan tol Indonesia membagikan cerita mereka lewat program Gaspol 优游国际.com yang ditayangkan di Youtube 优游国际.com .

Cerita dimulai dari Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur yang menyandang predikat raja jalan tol karena mengoperasikan 47 persen jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia dan juga mengelola jalan tol tertua di Indonesia yakni Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi).

Sebelum tahun 2014, Jasa Marga mengoperasikan jalan tol dengan panjang tidak sampai 500 kilometer.

Sedangkan saat ini, panjang jalan tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi ialah 1.264 kilometer, serta total konsesi jalan tol yang dikelola mencapai 1.736 kilometer.

Baca juga: Salim Group Makin Agresif, Beli Saham Jalan Tol Trans-Jawa 35 Persen

"Dengan free cash flow kita dulu hanya sekitar Rp 3 triliun, bangun harus berapa triliun itu kalau dari 500 kilometer ke 1.200 kilometer, sekitar hampir Rp 70 triliun-Rp 80 triliun," ujar Subakti.

Subakti melanjutkan, tantangan juga muncul dari sisi pengoperasian. Oleh karenanya, Subakti menyebut bisnis jalan tol membutuhkan nafas panjang karena memerlukan investasi jumbo dengan pengembalian modal yang lama.

"Mungkin hampir tiap bulan kita diinfus. Bayangin, Pak Presiden saja terus ke lapangan, Pak Menteri Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) itu ya hidupnya di lapangan terus, masa kita di rumah," lanjut Subakti.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto selaku pengembang dan pengelola Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menuturkan, membangun jalan tol di Pulau Sumatera layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial.

Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Hutama Karya dengan pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membangun jalan tol di Bumi Swarnadipa ini.

Budi Harto mengatakan, Sumatera memiliki geologi yang unik. Misalnya yang membentang dari Kota Padang menuju Kota Pekanbaru yang harus melewati Bukit Barisan.

"Yang kami tahu setiap musim hujan terjadi bencana alam longsor. Oleh karena itu perlu jalan baru, konektivitas. Maka Hutama Karya dapat penugasan dari pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 untuk megembangkan tol di Sumatera," kata Budi Harto.

Perpres ini kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 42 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.