优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pertanahan yang diperkarakan di peradilan harus diadili oleh hakim bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin saat ditemui usai membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (2/10/2024).

"Kita akan segera membuat peraturan, setelah kawan-kawan yang ikut pelatihan ini selesai nantinya, semua perkara pertanahan harus diadili oleh hakim-hakim yang sudah tersertifikasi," ujarnya.

Sementara pelatihan dan sertifikasi hakim pertanahan tersebut baru dilakukan pertama kali sepanjang sejarah. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Terdapat 80 hakim pertanahan dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi peserta pelatihan sertifikasi ini. Sehingga diharapkan, pelatihan serta sertifikasi hakim pertanahan angkatan selanjutnya segera bisa digelar.

"Pada saatnya jika hakim-hakim kita ini sudah terpenuhi yang tersertifikasi, berlaku ketentuan kita bahwa semua kasus pertanahan harus disidangkan oleh hakim pertanahan yang tersertifikasi," lanjutnya.

Baca juga:

Syarifuddin menuturkan bahwa sertifikasi hakim pertanahan ini bermula dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak pada akhir tahun 2023 lalu.

"Diawali MoU 6 Desember 2023, tapi semakin cepat setelah Pak Menteri bertemu bersama saya di Mahkamah Agung," puji Syarifuddin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa masih banyak perbedaan pemahaman terkait status tanah hingga masalah tumpah tindih tanah di masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan program sertifikasi hakim untuk urusan pertanahan dan tata ruang ini ke depan kita lebih kompak dan solid, terutama dalam melihat isu-isu dan permasalahan-permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat kita," tutur AHY.