优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 75,63 triliun.

Anggaran tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pagu anggaran tahun 2025 yang diajukan oleh Kementerian PUPR yakni Rp 212,58 triliun.

Selain itu, anggaran tahun 2025 juga lebih sedikit dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, skenario pemberian anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini sejatinya berpola.

Basuki juga pernah mendapati penurunan anggaran yang diberikan jelang bergantinya pemerintahan baru pada tahun 2013-2014 lalu.

"Kalau saya lihat sejarah tahun 2013-2014 itu Rp 76 triliun, tapi begitu Pak Jokowi masuk jadi Rp 120 triliun. Nah ini hampir sama skenarionya," papar Basuki saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Penarikan Iuran Tapera Mundur? Begini Kata Basuki

Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru dalam menyusun anggaran sesuai program kerja prioritasnya.

"Itu untuk memberikan room kepada pemerintah baru untuk membuat prioritasnya," tegas Basuki.

Namun demikian, Basuki menegaskan bahwa penurunan anggaran tahun 2025 tidak akan mengganggu proyek infrastruktur yang tengah dibangun karena pekerjaannya dilakukan dengan kontrak tahun jamak (MYC).

Anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 juga mungkin saja bertambah, tergantung kepada nota keuangan yang umumnya akan diselenggarakan pada akhir tahun.