优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mendeklarasikan Kota Metro sebagai Kota Lengkap ke-12 di Indonesia

Deklarasi yang berlangsung di Wisma Haji Al-Khairiyah, Kota Metro, pada Kamis (26/10/2023)
sekaligus menjadikan Kota Metro sebagai Kota Lengkap pertama di Provinsi Lampung dan Pulau Sumatera.

Hadi Tjahjanto mengatakan sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan, Kota Metro dinyatakan sebagai Kota lengkap, dimana sebanyak 67.387 bidang tanah telah bersertifikat dari total 75.382 bidang tanah terpetakan.

Baca juga: Sebelum Masuk Tahun 2024, Sidoarjo Ditargetkan Jadi Kota Lengkap

"Ini artinya bahwa kita sudah mampu untuk melindungi hak atas tanah masyarakat dengan diberikannya sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ujarnya seperti dikutip dari laman website Kementerian ATR/BPN.

Sebuah kabupaten/kota dinyatakan Lengkap jika seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap datanya baik secara spasial maupun yuridis.

Lengkap secara spasial artinya seluruh bidang tanah terpetakan (no gap, no overlap). Sedangkan lengkap secara yuridis, berarti data buku tanah dan surat ukur yang diunggah telah akurat antara dokumen fisik dan elektronik.

"Sudah memenuhi syarat, sudah tidak ada lagi konflik-konflik perbatasan antar tetangga, artinya secara fisik sudah jelas batasnya luasnya. Sehingga, Kota Metro dapat kita katakan bahwa wilayahnya anti cekcok dan anti caplok," tegas Menteri Hadi.

Kantor Pertanahan yang sudah wilayahnya menjadi Kota Lengkap didorong untuk berinovasi. Dalam hal ini, Menteri Hadi meminta agar segera melakukan digitalisasi data pertanahan serta sertifikat elektronik.

"Kalau sistem elektronik, mafia tanah model apa saja sudah tidak mampu menembus dan kita bisa melindungi masyarakat," tandasnya. 

Baca juga: Berantas Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto Evaluasi Setiap Bulan

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin mengatakan capaian sebagai Kota Lengkap diharapkan  dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pertanahan, serta dari sisi kepastian hukum dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa.

"Selain itu, meminimalisir pergerakan mafia tanah, mendukung proses digitalisasi administrasi tanah, serta tata kota akan terpetakan, juga menghindari terjadinya celah pada setiap bidang tanah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri," papar Wahdi.