优游国际

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang berjalan secara kondusif dan tidak lagi mendapat gangguan dari organisasi masyarakat (ormas).

Isu mengenai gangguan tersebut disebutnya sebagai kabar lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini di lapangan.

"Enggak, itu berita lama. Cek saja sekarang, sekarang sudah sangat aman. Itu cerita lama, cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: GRIB Jaya Disorot, Dedi Mulyadi Pilih Jalan Pembinaan Ketimbang Pembubaran

Menurut Dedi, fokus persoalan dalam proses pembangunan saat ini bukanlah soal premanisme, tetapi lebih kepada isu pembebasan lahan. Ia menyebut praktik percaloan tanah menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ucapnya.

Berapa Harga Tanah yang Jadi Kendala?

Gubernur Dedi menjelaskan bahwa harga tanah yang diminta oleh sejumlah pemilik lahan dinilai tidak wajar. Ia mengungkapkan bahwa terdapat tawaran harga yang sangat tinggi dari pemilik lahan kepada pihak perusahaan.

"Katanya sih saya nggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi," tuturnya.

Baca juga: GRIB Jaya Dukung Dedi Mulyadi Berantas Premanisme, Bantah Pembakar Mobil Polisi Anggota Resmi

Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan warga pemilik lahan guna melakukan negosiasi harga. Ia berharap proses ini dapat rampung dalam waktu dekat.

"Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," katanya.

Apa Tanggapan Wakil Ketua MPR?

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya menyampaikan keprihatinannya atas laporan gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD.

Dalam kunjungannya ke fasilitas BYD di Shenzhen, China, ia menyebut adanya laporan terkait aksi premanisme yang mengganggu proses pembangunan.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun Instagram-nya, Senin (21/4/2025).

Baca juga: Kasus Pungli di PT SPS dan BYD Subang Dipastikan Lanjut ke Pengadilan, Polisi: Tak Ada Restorative Justice

Eddy menekankan pentingnya perlindungan terhadap seluruh investor, terutama mereka yang berkontribusi terhadap percepatan industrialisasi dan hilirisasi nasional.

Ia berharap pemerintah memberikan jaminan keamanan agar pembangunan pabrik dapat selesai dan beroperasi sesuai rencana.

"Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tegasnya.