优游国际

YERUSALEM, KOMPAS.com - Para pejabat Israel menyita kamera dan peralatan penyiaran milik Associated Press di Israel selatan pada Selasa (21/5/2024), sebelum berbalik arah karena mendapat kecaman luas dari kelompok media dan kritik dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Para pejabat menuduh layanan kabel yang berbasis di AS, yang memiliki pelanggan di seluruh dunia, melanggar undang-undang media baru dengan menyediakan gambar ke Al Jazeera.

Saluran satelit Qatar, yang merupakan salah satu dari ribuan klien yang menerima siaran video langsung dari AP, terpaksa menutup kantornya di Israel pada tanggal 5 Mei.

Baca juga: Menlu AS Tuding ICC Hambat Gencatan Senjata Perang Israel-Hamas

Ini setelah pemerintah melakukan pemungutan suara untuk menggunakan undang-undang baru untuk menutup operasi jaringan berita satelit di negara tersebut.

Dilansir dari Guardian, pejabat dari kementerian komunikasi tiba di lokasi AP di kota perbatasan selatan Israel, Sderot, pada Selasa sore dan menyita peralatan tersebut. 

Mereka menyerahkan selembar kertas kepada kantor berita tersebut, yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi, Shlomo Karhi, anggota Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu, dengan tuduhan bahwa mereka melanggar undang-undang penyiaran asing di negara tersebut.

Namun, dalam sebuah pernyataan pada Selasa malam, Karhi mengatakan telah memerintahkan para pejabat membatalkan keputusan awal dan mengembalikan peralatan yang disita. Ini dilakukan sembari menunggu keputusan Kementerian Pertahanan, yang menurutnya ingin menyelidiki masalah tersebut.

Penyitaan tersebut, yang digambarkan oleh Reporters Without Borders sebagai sensor yang keterlaluan, telah memicu gelombang kritik dari organisasi media dan politisi.

"Associated Press sangat mengecam tindakan pemerintah Israel yang menutup siaran langsung kami yang menampilkan pemandangan ke Gaza dan menyita peralatan AP,” kata Lauren Easton, wakil presiden komunikasi korporat di organisasi berita tersebut.

“Penutupan ini tidak didasarkan pada konten feed tersebut, melainkan penyalahgunaan undang-undang penyiaran asing yang baru oleh pemerintah Israel."

Baca juga: Anggota Kabinet Perang Israel Ron Dermer Sebut Tak Ada Kelaparan di Gaza, Kok Bisa? 

“Kami mendesak pihak berwenang Israel untuk mengembalikan peralatan kami dan memungkinkan kami untuk segera mengaktifkan kembali siaran langsung sehingga kami dapat terus menyediakan jurnalisme visual yang penting ini kepada ribuan media di seluruh dunia," tambahnya.

Gedung Putih mengatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut, yang digambarkannya sebagai hal yang memprihatinkan. 

Baca juga: Biden Sebut Serangan Israel Bukan Genosida Saat Korban Tewas di Gaza Capai 35.562 Orang

Sekretaris pers, Karine Jean-Pierre, mengatakan pihaknya yakin jurnalis memiliki kemampuan dan hak untuk melakukan pekerjaannya.