优游国际

BEIJING, KOMPAS.com - China bersedia melakukan upaya maksimal untuk mengupayakan "penyatuan kembali" secara damai dengan Taiwan, kata juru bicara pemerintah China pada Rabu (21/9/2022).

Pernyataan ini terlontar setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang oleh Beijing di dekat pulau itu.

Dilansir Reuters, China mengrklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri.

Baca juga: Kapal AS dan Kanada Berlayar di Selat Taiwan, China Siaga Tinggi

Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.

China telah melakukan latihan di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu, setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei, termasuk menembakkan rudal ke perairan dekat pulau itu.

Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan pada konferensi pers di Beijing menjelang kongres Partai Komunis sekali dalam lima tahun bulan depan bahwa China bersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai "penyatuan kembali" secara damai.

"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma.

Tekad China untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan, tambahnya.

Baca juga: Kepulauan Pasifik Jadi Kunci AS Redam Ambisi China

China telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan, mirip dengan formula di mana bekas jajahan Inggris di Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1997.

Ma mengatakan Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama.

Tetapi hal itu dilakukan "di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan".

Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak memiliki dukungan publik, menurut jajak pendapat.

Ini terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020 setelah kota itu diguncang oleh anti-pemerintah dan anti-China yang terkadang disertai kekerasan.

Baca juga: Biden Peringatkan China Soal Bantuan ke Rusia: Kesalahan Besar

China juga tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Pada tahun 2005, China mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika ia memisahkan diri atau tampaknya akan melakukannya.

China telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat pada tahun 2016, dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang separatis.

Baca juga: Terancam Resesi Teknis, Hong Kong Akan Segera Tinggalkan Aturan nol-Covid China

Dia telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.