优游国际

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Senin menolak membuka segel surat yang digunakan jaksa untuk mendapatkan persetujuan hakim federal menggeledah rumah mantan Presiden Donald Trump di Florida.

"Jika dibuka, pernyataan tertulis ini akan mengungkapkan rencana penyelidikan pemerintah yang sedang berlangsung, memberikan rincian spesifik tentang arah dan kemungkinan jalannya, dengan cara yang sangat mungkin membahayakan langkah investigasi ke depannya," tulis jaksa dalam pengajuannya, dikutip dari Reuters pada Selasa (16/8/2022).

Para sekutu Partai Republik-nya Trump dalam beberapa hari terakhir terus mendesak Jaksa Agung Merrick Garland untuk membuka segel dokumen, yang akan mengungkapkan bukti bahwa ada kejahatan dilakukan di rumah Trump.

Baca juga: 6 Rahasia Negara Amerika yang Diumbar Donald Trump

Pada Jumat (12/8/2022), atas permintaan Kementerian Kehakiman AS, pengadilan federal di Florida selatan membuka segel surat perintah penggeledahan dan beberapa dokumen hukum yang menyertainya, menunjukkan bahwa agen FBI membawa 11 set catatan rahasia dari resor Mar-a-Lago milik Trump.

Beberapa catatan yang disita diberi label "Top Secret", klasifikasi tingkat tertinggi untuk informasi keamanan nasional AS yang paling ketat dipegang.

Dokumen semacam itu biasanya disimpan di fasilitas khusus pemerintah karena pengungkapannya dapat membahayakan keamanan nasional

Shutterstock Properti milik Donald Trump di Florida, Mar-a-Lago

Namun, kementerian tersebut mengatakan, tidak akan menolak pelepasan dokumen tersegel lainnya yang terkait dengan penggerebekan itu, seperti lembar sampul dan mosi pemerintah untuk menyegel.

Baca juga:

• Trump Diselidiki atas Pelanggaran UU Spionase, 11 Set Dokumen Rahasia Ditemukan di Mar-a-Lago
• FBI Sita Dokumen Bertanda Top Secret di Rumah Donald Trump
• FBI Temukan Surat Kim Jong Un Saat Geledah Rumah Trump

Surat perintah yang dirilis pada Jumat (12/8/2022) menunjukkan bahwa Kementerian Kehakiman sedang menyelidiki pelanggaran tiga undang-undang.

Salah satunya adalah Undang-Undang Spionase yang melarang kepemilikan informasi pertahanan nasional, dan undang-undang lain yang menjadikannya kejahatan jika dengan sengaja menghancurkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dengan niat untuk menghalangi penyelidikan.

Trump sejak itu mengklaim tanpa bukti bahwa ia memiliki perintah tetap untuk mendeklasifikasi semua berkas yang ditemukan di rumahnya.

Baca juga: FBI Grebek Rumah Trump, Ini 7 Kasus Hukum yang Tengah Dihadapi Mantan Presiden AS

Berita video "FBI Gerebek Rumah Donald Trump, Ada Apa?" dapat disimak di bawah ini.