优游国际

Korea Utara telah melaporkan 2.241.610 orang menderita demam dan 65 kematian di antara 25 juta penduduknya.

Tak sampai setengah dari mereka yang diduga memiliki gejala Covid-19 yang bisa di konfirmasi positif Covid-19. Masalahnya, negara itu tidak memiliki kapasitas pengujian.

Propaganda versus transparansi

Sedikit yang diketahui tentang Ryu, termasuk kualifikasi medisnya.

Dalam laporan media pemerintah Juli 2017 yang dilansir Reuters, seorang direktur jenderal di kementerian kesehatan dengan nama yang sama menuduh Korea Selatan "merencanakan serangan teror biokimia" terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Korea Selatan membantah tuduhan itu.

Seorang pejabat di kementerian unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan Korea Utara, mengatakan Ryu sebelumnya memegang posisi tersebut.

Akan tetapi tidak jelas apakah dia adalah orang yang disebutkan dalam laporan itu.

Baca juga: Korsel: Korea Utara Sudah Selesai Persiapan Uji Coba Nuklir

“Strategi media baru Korea Utara tentang keterbukaan yang nyata pada Covid-19 sejalan dengan dorongan Kim untuk membangun ‘keadaan normal’, dengan meningkatkan transparansi dan mengakui cacat (pemerintahnya),” kata Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

"Dia juga dapat mendorong orang untuk melaporkan gejala dan bergabung dalam upaya untuk menjinakkan wabah, di mana partisipasi publik adalah kuncinya," kata Yang sebagaimana dilansir Reuters pada Sabtu (21/5/2022).

Namun menurut Yang, informasi yang disampaikan Ryu masih menyimpan beberapa nilai propaganda. Pasalnya, angkanya relatif lebih rendah daripada yang dilaporkan di tempat lain.

Pejabat kementerian unifikasi lainnya mengatakan Korea Utara mungkin telah mengambil pelajaran dari negara lain, dan merilis fakta dan angka sebagai bagian dari upaya untuk "memobilisasi segala cara yang tersedia", mengingat urgensi wabah tersebut.

Tetapi Yang menyorot apa yang tampaknya merupakan kematian yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain. Dia mengatakan jumlah korban tewas mungkin tidak dilaporkan untuk mencegah masalah politik.

"Menerbitkan jumlah korban tewas dapat memerlukan pertimbangan politik karena lonjakan kematian kemungkinan akan memicu ketakutan orang dan sentimen publik yang buruk," katanya.