优游国际

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara mengusulkan agar vaksin Covid-19 dari China didistribusikan ke negara-negara yang lebih parah terkena virus, setelah menolak 3 juta suntikan vaksin Sinovac Covid-19 yang ditawarkan ke negara itu oleh Unicef melalui program Covax.

Sementara itu, AP melaporkan Korea Utara juga seharusnya menerima pengiriman 1,9 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca yang sekarang tertunda melalui program Covax.

Dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca itu setidaknya akan mampu memvaksinasi atau 950.000 jiwa atau 7,3 persen dari 26 juta penduduk Korea Utara,.

Baca juga: Korea Selatan Kembangkan Rudal Balistik dengan Jangkauan Seluruh Wilayah Korea Utara

Beberapa ahli berspekulasi bahwa Korea Utara mungkin ingin melewatkan vaksin tertentu demi vaksin lain, karena efektivitas vaksin Sinovac telah dipertanyakan, sementara jarang terjadi pembekuan darah pada orang yang menerima vaksin AstraZeneca.

Kementerian Kesehatan negara itu mengatakan masih akan berkorespondensi dengan Covax di masa depan mengenai vaksin Covid-19, menurut Unicef.

Kim sebelumnya meminta warga Korea Utara untuk bersiap menghadapi pembatasan Covid-19 yang berkepanjangan. Dengan itu perbatasan negara akan tetap ditutup meskipun kondisi ekonomi dan makanan memburuk.

Sejak awal pandemi, Korea Utara menggunakan karantina yang ketat dan penutupan perbatasan untuk mencegah wabah.

Akan tetapi, laporan Covid-19 Korea Utara yang diklaim sepenuhnya bebas virus secara luas diragukan.

Baca juga: Kelaparan, Warga Korea Utara Culik Anak-anak Keluarga Kaya, Minta Tebusan agar Bisa Makan

Leif-Eric Easley, seorang profesor studi internasional di Universitas Ewha Womans Seoul, mengatakan Korea Utara kemungkinan akan menerima dosis yang lebih efektif dari Covax dan kemudian secara strategis mengalokasikannya di dalam negeri.

"Pyongyang tampaknya memiliki masalah dengan Covax terkait tanggung jawab hukum dan persyaratan pelaporan distribusi," kata Easley melansir Newsweek pada Jumat (3/9/2021).

Jadi mungkin akan ada pengadaan vaksin dari China untuk dikirim ke daerah perbatasan dan tentara, sambil mengalokasikan vaksin dari program Covax ke populasi yang kurang sensitif.

“Rezim Kim kemungkinan menginginkan vaksin yang paling aman dan efektif untuk elite Korea Utara. Tetapi pemberian Pfizer akan membutuhkan peningkatan kemampuan rantai dingin di Pyongyang dan setidaknya diskusi rahasia dengan Amerika Serikat,” katanya.

Sementara opsi Johnson & Johnson menurutnya juga dapat berguna untuk Korea Utara mengingat portabilitas vaksin dan rejimen sekali pakai itu.

Baca juga: Citra Satelit Ungkap Korea Utara Bersiap Gelar Parade Militer

Dalam laporan PBB baru-baru ini tentang situasi hak asasi manusia Korea Utara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Korea Utara untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk melalui kerja sama dan bantuan internasional, untuk menyediakan akses ke vaksin Covid-19 untuk semua orang, tanpa diskriminasi. "

Dia juga meminta Korea Utara menyusun rencana yang memungkinkan diplomat dan pekerja bantuan kembali ke Utara. Tujuannya untuk menghidupkan kembali sistem distribusi bantuan kemanusiaan sesegera mungkin sehubungan dengan peluncuran vaksin Covid-19.

Setelah pertemuan mereka di Seoul bulan lalu, Sung Kim, diplomat tinggi AS untuk urusan Korea Utara, dan mitranya dari Korea Selatan, Noh Kyu-duk, mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas kerja sama kemanusiaan dengan Korea Utara dalam menyediakan sumber daya anti-virus, sanitasi dan air yang aman.

Baca juga: Tahanan Korea Utara Mengaku Dihukum Squat 1.000 Kali karena Mendengkur