优游国际

SINGAPURA, KOMPAS.com - PetroChina International Singapore Pte Ltd menjual kargo bahan bakar jet ke Myanmar pada April, menurut data impor pemerintah yang ditinjau oleh Reuters.

Itu merupakan pengiriman pertama sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari.

Baca juga: Pengamat Nilai Tidak Ada Pelanggaran dalam Pemilu Myanmar 2020

Sumber industri mengatakan pemasok perlu sangat berhati-hati dalam menjual bahan bakar jet.

Pasalnya bahan bakar itu, dikhawatirkan dapat digunakan di pesawat untuk membom kelompok etnis bersenjata yang telah mendukung pengunjuk rasa anti-junta, serta di pesawat sipil.

Menurut laporan Reuters, pengiriman itu dapat menimbulkan pertanyaan baru tentang peran China di Myanmar.

Selama kudeta militer Myanmar, Beijing telah dituduh oleh lawan junta mendukung pemimpin kudeta Min Aung Hlaing. Sebuah tuduhan yang ditolak oleh China.

Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar.

PetroChina, sebuah perusahaan terdaftar yang dikendalikan oleh China National Petroleum Corporation milik negara, tidak menanggapi permintaan komentar tentang pengiriman bahan bakar tersebut.

Reuters melaporkan Pada Kamis (20/5/2021), berdasarkan data impor yang belum dipublikasikan, PetroChina International mengirimkan 13.300 ton bahan bakar jet dan 4.000 ton bensin onboard tanker MT Yu Dong untuk pengiriman di terminal Thilawa Myanmar pada 15 April.

Baca juga: AS Kembali Bekukan Aset 13 Pejabat Militer Myanmar Melalui Sanksi Pemerintah

Negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah mengutuk junta karena membunuh ratusan warga sipil.

Mereka telah secara terbatas menerapkan sanksi Myanmar. Tetapi saat ini tidak ada tindakan internasional yang melarang pengiriman produk minyak.

ASEAN, yang mengikut sertakan Myanmar sebagai anggotanya, telah menyerukan diakhirinya kekerasan dan dialog di antara para pihak. Mereka tidak lagi menyerukan sanksi dalam pernyataan April.

Peran China?

Sementara reaksi China tidak begitu kuat dalam mengutuk junta. Beijing hanya mengatakan ingin melihat stabilitas di negara tetangganya.

Hal itu membuat beberapa lawan junta menarik tuduhan bahwa mereka mendukung otoritas militer.

"Mengingat keinginan Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya di Naypyidaw, tampaknya tidak mungkin setiap perusahaan negara China akan terlalu khawatir dengan ancaman reaksi dari komunitas internasional atas berbisnis dengan pemerintah Myanmar," kata Henrick Tsjeng, seorang rekan peneliti di the Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang Singapura.