优游国际

KOMPAS.com - Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar aksi demonstrasi menuntut tunjangan kinerja (tukin) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Adaksi Pusat Anggun Gunawan mengatakan, saat ini para dosen ASN Kemendikti Saintek sudah mulai berdatangan ke lingkungan depan Istana Kepresidenan.

"Sudah mulai berdatangan," kata Anggun kepada 优游国际.com, Senin, (3/2/2025).

Anggun mengatakan, para dosen nantinya akan mendesak pemerintah untuk membayarkan tukin secara merata untuk semua dosen.

Baca juga: Tak Semua Dosen ASN Dapat Tukin 2025, Ini Ketentuannya

Anggaran tukin hanya bisa mengakomodir 1/3 dosen

Sebab kata Anggun, berdasarkan anggaran yang sudah disetujui DPR, anggaran tukin 2025 hanya bisa mengakomodir 1/3 tukin dosen dari total 80.000 dosen ASN Kemendikti Saintek se-Indonesia.

"Cuma 30.000 dari 80.000 total semua dosen ASN Kemendikti Saintek," ujarnya.

Oleh karena itu pada 3 Februari 2025 akan Adaksi akan tetap melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dengan jumlah peserta lebih dari 300 orang.

Sebelum aksi demo di Istana Negara pada 3 Februari, Anggun mengungkapkan sudah banyak dosen yang menuju Jakarta untuk persiapan melakukan aksi demo tukin.

"Saat ini koordinasi sangat solid! Ada yang melaporkan bahwa dosen dari Sulawesi sudah naik kapal laut, sementara yang lain sudah dalam perjalanan darat. Semangat ini sungguh luar biasa dan mengharukan," ucap Anggun.

Sementara itu, melalui Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Prof. Togar M Simatupang, Kemendikti Saintek mengimbau para dosen untuk menyampaikan aspirasinya terkait tunjangan kinerja (tukin) melalui kanal komunikasi yang disediakan pemerintah.

"Kita hanya bisa menghimbau ada kanal komunikasi yang baik seperti di dalam surat ke pimpinan perguruan tinggi tersebut dan tetap mengutamakan pelayanan publik," kata Prof. Togar kepada 优游国际.com, Jumat (31/1/2025).

Baca juga: Tuntut Tukin Cair, Aliansi Dosen Bakal Gelar Aksi Demo pada 3 Februari

Prof. Togar juga menegaskan, pihaknya tidak bisa membayarkan tukin sejak tahun 2020 karena kementerian terdahulu yakni Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Iya, tidak bisa (Dibayarkan tukin 2020-2024) kepatuhan parsial dan tutup buku, itu karena "ketidaksempatan" dari kementerian yang lalu. Itu fakta yang terjadi. Kecuali ada penjelasan lain yang lebih populi," ujarnya.

Lalu, pada 11 Oktober 2024 telah dikeluarkan Mendikbud Ristek kala itu yakni Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan menteri yang berisi pemberian tukin untuk dosen.

Namun, kini karena ada perubahan nomenklatur dari Kemendikbud Ristek menjadi Kemendikti Saintek telah menyebabkan keterlambatan pengajuan kebutuhan anggaran dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemberian tukin.

Kendati demikian, Prof. Togar melalui edaran menegaskan bahwa Kemendikti sudah mengajukan anggaran ke DPR dan telah disetujui pemberian anggaran tukin untuk tahun 2025 sebesar Rp 2,5 triliun.

Baca juga: Anggaran Tukin Rp 2,5 Triliun Hanya Cukup untuk 1/3 Dosen ASN di Indonesia

Perpres tukin, kata Prof. Togar, juga sudah selesai diharmonisasi dan akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.