KOMPAS.com - Istilah "Klasemen Liga Korupsi Indonesia" ramai dibahas warganet usai terkuak kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang oleh pejabat PT Pertamina Patra Niaga.
Istilah Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia muncul di media sosial X/Twitter, paling tidak sejak 27 Desember 2024 dan ditayangkan oleh akun @Kan**lir. Istilah itu lalu dipakai akun Instagram @halodes***ners setelah muncul kasus korupsi Pertamina pada Senin (24/2/2025).
Klasemen sendiri dipakai dalam dunia sepak bola untuk memperingkat klub berdasarkan perolehan skor. Klasemen Liga Korupsi Indonesia berisi peringkat kasus korupsi Indonesia dengan nilai kerugian negara terbesar.
Liga Korupsi Indonesia berisi daftar kasus korupsi terbesar atau megakorupsi di Indonesia yang merugikan negara sampai ratusan triliun rupiah.
Lantas, apa saja kasus korupsi terbesar di Indonesia sehingga masuk peringkat Liga Korupsi Indonesia?
Baca juga: Daftar 9 Tersangka Korupsi Pertamina Patra Niaga Beserta Perannya dalam Mengoplos Pertamax
Berdasarkan pantauan 优游国际.com, terdapat setidaknya 11 kasus megakorupsi di Indonesia yang dapat masuk dalam Liga Korupsi Indonesia.
Pemeringkatan ini dilakukan berdasarkan nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak korupsi dalam kasus-kasus tersebut.
Berikut daftar kasus korupsi terbesar di Indonesia yang masuk dalam Klasemen Liga Korupsi Indonesia berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) awalnya menyebut korupsi PT Pertamina menyebabkan kerugian negara Rp 193,7 triliun pada 2023. Namun, kasus itu berlangsung dari 2018-2023 sehingga kerugian tersebut dapat meningkat bahkan mendekati Rp 1 kuadriliun.
Diberitakan 优游国际.com, Kamis (27/2/2025), jika negara rugi Rp 193,7 triliun per tahun sejak 2018, total kerugian negara dalam lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun. Namun, perhitungan ini masih butuh analisis lebih lanjut.
Komponen yang menimbulkan kerugian negara berupa kerugian terhadap ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, impor BBM melalui broker, pemberian kompensasi, serta pemberian subsidi.
Selain itu, kerugian bisa membesar akibat distribusi BBM yang tidak sesuai spesifikasi. Jika kualitas BBM lebih rendah dari yang dijual ke publik, selisih harga ini dapat dihitung sebagai kerugian negara.
Dikutip dari 优游国际.com (10/2/2025), kasus korupsi tata niaga timah ada di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Kasus ini awalnya menyebabkan dampak kerugian lingkungan Rp 271 triliun. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat total kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diberikan pada masa krisis moneter 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan suntikan dana Rp 147,7 triliun.