ÓÅÓιú¼Ê

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar dan menengah mulai diterapkan hari ini, Senin (6/1/2025).

Program makan bergizi gratis, atau dulu disebut sebagai makan siang gratis, digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia untuk pertama kalinya pun tak lepas dari sorotan media asing.

Kantor berita Agence France-Presse atau AFP misalnya, menyoroti tujuan makan bergizi gratis untuk mengentaskan stunting di Indonesia.

Tulisan yang sama turut dimuat dalam media yang berbasis di Singapura, The Straits Times dan CNA, serta media Uni Emirat Arab Khaleej Times.

Baca juga: Perjalanan Makan Bergizi Gratis: Awal Mula, Berubah Nama, hingga Jadi Diberlakukan mulai 6 Januari 2025

Soroti makan bergizi gratis untuk memerangi stunting

Melalui artikel bertajuk "Indonesia launches free-meal programme to combat stunting", AFP menuliskan, Indonesia meluncurkan program makanan gratis senilai 4,3 miliar dollar AS untuk memerangi pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi.

Sebuah janji yang diperjuangkan selama masa kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu.

Tim Prabowo pun mengungkapkan akan memprioritaskan daerah-daerah termiskin dan paling terpencil di Indonesia.

"Prabowo telah berjanji untuk menyediakan makan bergizi gratis kepada puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tulis AFP.

Program ini disebut bertujuan membantu mengurangi stunting yang memengaruhi 21,5 persen anak-anak, menjadi 5 persen pada 2045.

Namun, program makan bergizi gratis justru mengundang pesimistis, terutama terkait skema pembiayaan.

Baca juga: Kapan Program Makan Bergizi Gratis Dimulai dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Anggaran makan bergizi gratis dikhawatirkan tidak berkelanjutan

Mengutip pernyataan analis kebijakan publik Center for Indonesian Policy Studies, AFP menyinggung, skema pembiayaan program tersebut dikhawatirkan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Program yang melibatkan 190 dapur dari layanan katering pihak ketiga ini memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun fiskal 2025.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 10.000 per makanan dan target sasaran hampir 83 juta orang penerima pada 2029.

"Saya cukup pesimis jika semuanya ditanggung pemerintah pusat. Secara ekonomi, itu tidak berkelanjutan," kata analis kebijakan publik, Aditya Alta.