优游国际

KOMPAS.com - Ridwan Kamil-Suswono akan berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Mereka diusung oleh 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Indonesia Maju.

"Kami partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Khusus Jakarta tahun 2024," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Ke-12 partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem, PKB, Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan PPP.

Dengan demikian, hanya PDI-P yang tak masuk koalisi itu. Sementara, tiket Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 juga hampir dipastikan gagal.

Sebab, PDI-P tak bisa mengusung pasangan calon sendiri karena hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Profil Suswono, Kader PKS Wakil Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024

12 partai lawan calon independen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen.

Keputusan itu diumumkan oleh KPU DKI Jakarta pada Selasa (20/8/2024).

Dengan begitu, calon independen itu berpeluang akan melawan pasangan RK-Suswono yang diusung oleh 12 partai dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kendati demikian, lolosnya pasangan Dharma-Kun ini menuai sorotan lantaran diwarnai dugaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta.

Dugaan pencatutan itu ramai-ramai dilaporkan oleh warganet di media sosial. Bahkan, KTP dua anak Anies Baswedan turut menjadi korban pencatutan tersebut.

Namun, KPU DKI Jakarta memastikan sudah melakukan verifikasi faktual.

Baca juga: Siapa Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Paslon Independen Pilkada Jakarta 2024?

Dharma-Kun sempat dinyatakan tak lolos

Pasangan Dharma-Kun sempat dinyatakan tak lolos oleh KPU DKI Jakarta karena kekurangan 538.178 data dukungan pada tahap verifikasi faktual pertama.

Diketahui, dari 721.221 data yang diserahkan, hanya 183.043 yang memenuhi syarat setelah pengecekan tim verifikator lapangan.

Dharma-Kun kemudian diberi kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan.