优游国际

KOMPAS.com - Sekolah swasta di Surabaya, Jawa Timur bersitegang dengan warga karena menolak membayar iuran Rukun Warga (RW) Rp 35 juta sebulan. 

Dikutip dari , Jumat (2/8/2024), Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, awalnya iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 32 juta per bulan.

Namun, pihaknya tiba-tiba mendapatkan kenaikan tarif iuran tersebut menjadi Rp 35 juta per bulan.

"Asal mula (perseteruan dengan RW) karena iuran tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula Rp 32 juta jadi Rp 35 juta," jelas Christin.

Baca juga: Sempat Ancam Tutup Akses Jalan, Ini Alasan RW Naikkan Iuran SMP Swasta di Surabaya Jadi Rp 140 Juta

Duduk perkara iuran sekolah ke RW

Dilansir dari , Jumat (2/7/2024), Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, permasalahan tersebut bermula saat pihak sekolah SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan terkait iuran warga setempat.

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp35 juta, ke empat RW yang ada di dekat bangunan.

"Awalnya (iuranya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, ketika dihuhungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Sementara Christin menjelaskan, awalnya tiga RW, yakni RW 4, RW 5, dan RW 7 di Jalan Manyar Tirtomulyo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Jawa Timur sepakat untuk membayar iuran ke bendahara keamanan.

Sementara itu, sekolah dikenakan iuran berbeda karena dianggap sebagai satu RW tersendiri.

"(Sekolah) Petra dianggap oleh RW setempat, itu sejenis satu RW. Jadi kita dianggap membayar setara satu RW," ungkap Christin.

Untuk pelaksanaannya, ada seorang bendahara keamanan yang ditunjuk oleh RW 4, 5, dan 7 untuk mengatur keuangan keamanan yang disetor masing-masing RW.

Awalnya, sekolah diminta untuk membayar senilai Rp 32 juta per bulan ke bendahara keamanan.

Ketiga RW tersebut juga membayar RP 32 juta per bulan ke pihak bendahara keamanan. Lalu ketiga RW tersebut sepakat untuk menaikkan iuran keamanan menjadi Rp 35 juta per bulan.

Pihak sekolah tidak sepakat dengan kenaikan iuran karena dirasa terlalu tinggi untuk dibayarkan.

Selain itu, pihak RW juga tidak mengundang perwakilan sekolah dalam rapat kenaikan iuran tersebut.

Baca juga: