优游国际

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menaikkan besaran pajak hiburan termasuk karaoke dan diskotek menjadi 40 persen.

Kebijakan tersebut diatur dalam .

Dikutip dari Pasal 53 poin (2) Perda DKI No 1 tahun 2024 tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk karaoke dan diskotek ditetapkan sebesar 40 persen. Berikut rincian aturannya: 

"Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 persen," bunyi aturan tersebut.

Baca juga: Daftar Tempat yang Bisa Dikenakan Pajak Hiburan 40-75 Persen

Kenaikan tarif pajak hiburan ini mengacu pada .

Pasal 58 UU itu, mengatur bahwa khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi sebesar 75 persen.

Ketentuan tarif pajak terbaru ini meningkat dari sebelumnya yang tarifnya 25 persen hingga 35 persen. 

Sebelum adanya Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tarif pajak hiburan di DKI Jakarta diatur dalam .

Dalam Perda tersebut, diatur bahwa pijat, mandi uap, dan spa dikenakan pajak sebesar 35 persen.

Sementara untuk pajak diskotek, karaoke, kelab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disc jockey (DJ) dan sejenisnya tarif pajaknya sebesar 25 persen.

Kata Sandiaga soal kenaikan pajak hiburan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno angkat bicara soal kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen tersebut.

Pasalnya, sejumlah pihak seperti Inul Daratista dan Hotman Paris memberi kritikan dari tingginya pajak hiburan tersebut.

Sandiaga mengatakan, pelaku usaha tak perlu mengkhawatirkan kebijakan tersebut karena masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena masih proses judicial review. Pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," ujar Sandiaga dikutip dari 优游国际.com, Selasa (16/1/2024).

Ia menekankan, pemerintah tidak ingin mematikan industri kreatif, termasuk hiburan.

Terlebih, industri hiburan baru saja bangkit setelah adanya pandemi Covid-19 selama kurang lebih tiga tahun.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," ungkapnya.

Baca juga: Politisi Nasdem Indra Charismiadji Tersangka Dugaan Penggelapan Pajak