优游国际

KOMPAS.com – Sosok anonim Bjorka belakangan tengah menjadi pembicaraan publik setelah diduga meretas dan membocorkan data di sejumlah lembaga pemerintahan.

Hingga Minggu (11/9/2022) pagi, "Bjorka" trending di media sosial Twitter dan dibicarakan lebih dari 90,4 ribu kali.

Beragam tanggapan baik pro dan kontra muncul di media sosial mengenai aksi dari bjorka.

"ga terlalu percaya bjorka tapi seru aja liat yg lagi rame," ujar salah satu akun.

"i stand with u bjorka!!!" ujar akun yang lain.

Berikut sejumlah dugaan kebocoran data yang dibeberkan "Hacker" Bjorka:

Baca juga: Deret Aksi Bjorka, Hacker yang Klaim Retas Surat dan Dokumen Rahasia Jokowi

1. Data pelanggan IndiHome

Dikutip dari , 21 Agustus 2022, Bjorka mengumumkan bahwa dirinya menjual 26 juta data riwayat pencarian pengguna IndiHome di situs Breached Forums.

Adapun data tersebut diungggah oleh Bjorka pada Sabtu 20 Agustus 2022.

Rincian informasi yang diduga milik pelanggan IndiHome ini berisi domain, platform, browser, URL, Google keyword, IP, resolusi layar, lokasi pengguna, e-mail, gender, nama, NIK, dan sebagainya.

Terkait hal ini, Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono mengatakan, Telkom sedang memeriksa data 26 juta pelanggan IndiHome yang diduga bocor.

"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan terkait kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome, dapat kami sampaikan, kami tengah melakukan koordinasi internal untuk mengecek dan memastikan validitas data dimaksud," kata Pujo, dikutip dari , Senin (22/8/2022).

Baca juga: Ramai soal Bjorka, Ini Daftar Hacker Terkenal di Dunia

2. Data registrasi SIM Card

Forum Breached Ilustrasi kebocoran data SIM card 1,3 miliar nomor pengguna di Indonesia dan dijual Rp 745 juta di forum online.

File tersebut menurutnya berisi 1,3 miliar data Kartu SIM yang terdiri dari beberapa jenis data pelanggan, seperti data nomor telepon, nomor KTP (NIK), informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor telepon.

Bjorka sendiri menjual data kartu SIM ini dengan harga Rp 745 juta (50.000 dollar AS) dengan metode pembayaran menggunakan mata uang kripto Bitcoin atau Ethereum.

Terkait ini, Kominfo membantah bahwa masalah kebocoran data datang dari kesalahan sistem internal.