优游国际

KOMPAS.com - Ketika peristiwa Gerakan 30 September atau G30S terjadi, istilah Dewan Jenderal sempat mencuat.

Istilah Dewan Jenderal dibentuk oleh dewan pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI kemudian mulai memunculkan berbagai desas-desus negatif mengatasnamakan Dewan Jenderal.

Lalu, apa tujuan PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal?

Baca juga: Apa Itu Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi?

Untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI AD

Tujuan PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal adalah untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap TNI Angkatan Darat (AD).

Pada masa G30S, PKI gencar menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk menghadapi para perwira militer yang dianggap sebagai penghambat berjalannya revolusi.

PKI menyebutkan bahwa Dewan Jenderal terdiri atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965.

Ketika isu Dewan Jenderal mencuat dalam rapat yang dipimpin oleh Soekarno pada 26 Mei 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat (KSAD) Ahmad Yani diminta untuk segera memberikan klarifikasi.

Ahmad Yani kemudian mengatakan bahwa tidak ada Dewan Jenderal di dalam tubuh Angkatan Darat.

Ahmad Yani mengemukakan bahwa yang ada di tubuh TNI AD adalah Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi) dan berfungsi untuk kenaikan pangkat para perwira senior.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Brigadir Jenderal Ahmad Soekendro yang mengatakan bahwa Dewan Jenderal memang ada, tetapi tidak untuk melakukan kudeta.

Menurut Soekendro, Dewan Jenderal berfungsi untuk melakukan perlawanan politik terhadap PKI.

Disebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Jenderal mencapai 25 orang.

Akan tetapi, tokoh utamanya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Soekendro.

Dilihat dari nama-nama tersebut, memang benar bahwa keempat tokoh penting Dewan Jenderal tersebut tidak masuk dalam daftar penculikan G30S.