优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, insentif perumahan yang diberikan pemerintah adalah kebohongan.

Ini menyusul pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis hingga pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya membutuhkan waktu 1 jam.

"Di mana-mana beliau menyampaikan, BPHTB gratis, urus PBG 1 jam, itu bohong semua," ujar Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan pada Rabu (19/03/2025).

Baca juga: Arahan Strategis Kementerian PKP: BPHTB-Izin PBG Gratis

Ia juga mengatakan bahwa selama 5 bulan Ara menjabat sebagai Menteri PKP, pernyataan yang diberikan hanya memberikan kegaduhan terhadap ekosistem perumahan.

Bahkan Junaidi mengatakan, program 3 juta rumah yang selalu diusungkan itu tidak ada hasilnya.

"Kegaduhan-kegaduhan yang disampaikan, misalnya penurunan harga rumah. Harga tanah meningkat, menteri malah memberikan statement harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," ucap Junaidi.

Belum lagi Ara yang gencar meminta pengembang perumahan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kualitas rumah subsidi.

"Kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh diperiksa BPK? Kami makan uang negara dari mana?," tanya Junaidi.

Bahkan, Junaidi setuju apabila Menteri PKP di-reshuffle.

"Menteri yang pas itu seperti apa sih? Kami setuju kalau masih ada yang lain-lain lebih baik yang lain," ucapnya.