优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menanggapi soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Revisi tersebut salah satunya mengatur regulasi ini bakal transaksi jual-beli properti menjadi berisiko menengah-tinggi.

Dengan begitu, agen properti yang mau melakukan transaksi harus ada sertifikasi. Tujuannya, demi meminimalisasi kejadian penipuan oleh broker tak jelas.

Menurut Ara, semua kebijakan tersebut memiliki dasar dan tujuan.

Baca juga: Ara Ajak Advokat Bela Konsumen Rumah Subsidi Tak Berkualitas

“Ya, sebuah organisasi broker kan mesti jelas. Dasar hukumnya, siapa pengurusnya, tugasnya bagaimana, pajaknya bagaimana, perhitungannya bagaimana kan harus dibuat jelas. Jadi kalau disertifikasi, kita atur,” jelas Ara usai acara Mandiri Summit, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Hal ini juga untuk menghindari kasus kondisi rumah subsidi di tiga titik perumahan yang mengalami banjir.

Ketiganya adalah Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses-Imanan Holding) di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat.

“Ya, saya pikir gini. Semua tentu harus mempertanggungjawabkan, saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang enggak hujan, banjir,” tandas dia.