优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemangkasan anggaran infrastruktur menjadi tantangan utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, untuk mengatasi tantangan ini, maka oknum proyek harus diberantas.

Jelas Djoko, sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek infrastruktur banyak yang ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Baca juga: Dampak Efisiensi: 2,1 Juta Orang Terancam Menganggur hingga Meningkatnya Kecelakaan Mudik Lebaran

"Itu yang harus diberantas, perilaku-perilaku oknum yang sering korupsi itu yang dihilangkan, sehingga negara itu lebih efisien maksudnya," ucap Djoko saat dihubungi 优游国际.com pada Jumat (07/02/2025).

Menurut Djoko, kondisi ini merupakan kesempatan bagi Kementerian PU untuk membuktikan bahwa dengan anggaran yang tersedia, pelaksanaan proyek infrastruktur bisa dimaksimalkan.

"Bisa enggak kementerian itu menjamin bahwa kalau kami disediakan anggaran sekian, kami bisa melaksanakan," kata Djoko.

Sehingga apabila dengan anggaran yang mimim itu menghasilkan kerja yang memuaskan, maka capaian itu bisa dijadikan sebagai modal untuk mengajukan penambahan anggaran.

Baca juga: Anggaran PU Dibonsai Besar-besaran, Revenue BUMN Karya Bakal Anjlok

Sebagai informasi, sisa pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 adalah Rp 29,57 triliun.

Hal ini menyusul efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, dari total pagu awal Rp 110,95 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dan pembanguan infrastruktur dan kegiatan yang tidak prioritas," ujar Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (06/02/2025).