优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, menegaskan tidak ada pencabutan izin usaha Hotel Sultan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Indobuildco Hamdan Zoelva saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

"Kita menganggap tidak ada pencabutan, tetap berjalan, sampai sekarang masih beroperasi," kata Hamdan Zoelva menjawab 优游国际.com.

Namun demikian, dirinya menjelaskan bahwa Indobuildco telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dengan nomor perkara 625/G/2023/PTUN.JKT.

Dalam gugatan tersebut, Indobuildco meminta agar tergugat yang dalam hal ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan berupa Pembatalan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 0220008472676-326-317100001 tanggal 04 Oktober 2023 dan Nomor 0220008472676-326-317100002 tanggal 04 Oktober 2023 kepada Indobuildco.

Baca juga: Soal Kelanjutan Konflik Lahan Hotel Sultan, Begini Kata AHY

Pada kesempatan berbeda, Menteri Bahlil menyatakan bahwa izin usaha Hotel Sultan sudah dicabut.

"Kita sudah cabut kan izinnya," ucap Bahlil saat ditemui usai konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Meskipun demikian, Hotel Sultan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut masih beroperasi.

"Kira-kira menurut kalian bagaimana? Kalau tidak ada izin usaha tapi usahanya jalan, itu legal atau ilegal? Ya kalian jawab sendiri," lanjutnya.