优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, agenda pemberantasan mafia tanah menjadi sangat penting.

Karena, mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, namun juga merugikan negara.

"Jaringan mafia tanah ini dapat berdampak serius kepada perekonomian kita. Butuh keseriusan kita untuk membentuk ekosistem yang ramah untuk semua,” tegas AHY dalam rilis, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Janji AHY buat Rakyat Kecil, Berantas Mafia Tanah

Menurut AHY, ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak salah satunya dapat diwujudkan dengan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Jangan sampai investor tidak punya keyakinan dalam berinvestasi karena adanya mafia tanah di sana-sini. Semoga Satgas (Satuan Tugas)-Anti Mafia Tanah ini dapat bergerak cepat dan progresif,” terangnya.

Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan dari tahun ke tahun.

Ini utamanya sinergi Kementerian ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah bersama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) menyelenggarakan Rapat Pra-Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Senin (4/3/2024).

Pada rapat ini dilakukan pengkajian awal dan penentuan target operasi kasus sengketa dan konflik pertanahan di tahun 2024.