优游国际

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara.

Salah satu agenda kunjungannya adalah menyelesaikan konflik pertanahan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Kunjungan pertama dengan mendatangi Kelurahan Sarirejo di Kecamatan Medanpolonia, Kota Medan. Lokasi kedua adalah lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 di Kelurahan Simalingkar, Kabupaten Deliserdang.

Selanjutnya ke kantor Badan Pertanahan Kota Medan. Hadi meninjau loket layanan, ruang warkah dan berdialog dengan masyarakat. Berakhir di kantor wilayah BPN Provinsi Sumut.

Baca juga: Hadi Tegaskan Akan Pecat Pejabat BPN Cimahi yang Terkena OTT Pungli

Di sini, Hadi memberi pengarahan terkait pelaksanaan program strategis, khususnya pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.

Disinggung soal situasi Kota Medan, dia melihat sudah sesuai dengan prediksinya. Untuk pelayanan sudah bagus karena banyak inovasi-inovasi yang dibangun, termasuk konteks di lapangan bahwa masyarakat bisa mengurus sendiri sertifikat, roya, balik nama dan lainnya.

"Pelayanannya baik, diberi informasi yang baik, paling penting tidak ada pungli. Saya wanti-wanti kalau ada pungli lapor ke saya, akan saya berhentikan. Sabtu dan Minggu tetap buka, pelayanan prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri," kata Hadi, Selasa (12/7/2022).

Terkait kasus tanah di Sumut, seperti yang ditugaskan presiden, Hadi membenarkan. Kedatangannya dalam rangka melihat wilayah-wilayah yang sedang berkasus, di antaranya Polonia.

Dirinya tidak mau melihat di atas meja saja, mau melihat di lapangan, mendapat informasi yang jelas supaya bisa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan.

"Tapi yang jelas, di kantor dengan di lapangan berbeda makanya saya turun. Melihat objek, bicara dengan masyarakat untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Medan," ungkapnya.

Soal implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Hadi bilang, tinggal 60.000 bidang lagi.

"Kecillah itu, ya... sudah menuju kota lengkap, kalau sudah menjadi kota lengkap permasalahan-permasalahan kepastian hukum pasti akan terjamin dengan baik," imbuh dia.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan, adalah menggandeng swasta dengan dana corporate social responsibility (CSR)  untuk pengukuran, kemudian partisipasi masyarakat dan juga pemerintah daerah.

"Hal ini Mengedukasi masyarakat untuk mengurus secara mandiri sehingga tidak ada pungli, itu yang akan meningkatkan program PTSL dan mandiri menuju ke kota lengkap," cetus Hadi.

Kembali ditanya, apakah ada kendala saat membagikan sertifikat yang sudah dicetak. Hadi menjawab, kalau sudah dicetak, langsung dibagikan, tidak ada yang mengendap.

"Apa lagi yang mandiri, langsung dibagikan. Kita punya road map mencapai 126 juta, tapi beberapa kota seperti Medan, mengatakan siap paa 2022 menjadi kota lengkap," tuntasnya.