优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui alokasi anggaran untuk dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2022.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartato dalam Keterangan Pers Menteri terkait Hasil Rapat Terbatas Evaluasi PPK, Minggu (16/1/2022) menyampaikan menjelaskan Presiden menyetujui beberapa program terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Besar anggaran yang disetujui sebesar Rp 451 triliun. Anggaran tersebut terbagi atas tiga bidang yakni bidang kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor seperti UMKM.

“Yang disetujui Presiden adalah inisiatif fiskal properti atau PPN DTP akan diperpanjang sampai bulan Juni 2022,” ujar Airlangga.

Baca juga: Presiden Jokowi Putuskan Diskon PPN Properti Tahun 2022 Maksimal 50 Persen

Namun tidak semua jenis properti di pasaran mendapatkan diskon PPN dari pemerintah. Maksimal harga hunian yang mendapatkan insentif PPN DTP adalah Rp 5 miliar.

Untuk rumah susun dan rumah tapak seharga maksimal Rp 2 miliar, akan diberikan fasilitas PPN DTP sebesar 50 persen.

Sedangkan untuk rumah susun dan rumah tapak dengan kisaran harga Rp 2 miliar-Rp 5 miliar, pembelinya akan mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 25 persen.

“PPN DTP ini akan diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 9 bulan,” tambah Airlangga.

Namun, dalam kesempatan tersebut Airlangga tidak merinci berapa besar dana yang dialokasikan pemerintah untuk insentif PPN DTP sektor properti tahun ini.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan PPN DTP atau insentif PPN untuk mendorong masyarakat membeli rumah sendiri.

Kebijakan insentif PPN DTP telah diberikan pemerintah sejak tahun 2021. Namun di tahun 2022 besar diskon PPN yang diberikan jumlahnya lebih kecil.

Pada tahun 2021, untuk rumah seharga maksimal mendapatkan diskon PPN 100 persen. Sementara rumah dengan kisaran harga Rp 2 miliar-Rp 5 miliar mendapatkan diskon PPN DTP hingga 50 persen.