优游国际

KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan penjelasan terkait pemblokiran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia menegaskan bahwa meskipun anggaran IKN diblokir, bukan berarti dana tersebut tidak ada.

Hasan menyatakan bahwa anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN saat ini belum tersedia untuk digunakan.

Baca juga:

Di Mana Anggaran IKN Diblokir?

Hasan menjelaskan bahwa anggaran IKN saat ini berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN.

Meski anggaran tertahan, Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN.

"Selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," ungkap Hasan.

Ia juga menyampaikan bahwa komitmen anggaran untuk pembangunan tersebut mencapai Rp 48 triliun selama lima tahun mendatang.

Baca juga:

Pemerintah menargetkan penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan, serta pembangunan gedung yudikatif dan legislatif sebagai bagian dari proyek ini.

Mengapa Progres Pembangunan IKN Terkendala?

Namun, situasi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara pada 2025 mengalami kendala.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih dalam status blokir.

"Saya bilang, anggaran itu kan di-blokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres," jelas Dody setelah melakukan rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (6/2/2025).

Dengan status anggaran yang diblokir, tidak ada kemajuan yang dapat dicapai dalam pembangunan IKN untuk tahun ini.

Dody menekankan perlunya pembukaan anggaran IKN agar proyek-proyek tersebut dapat dilanjutkan sesuai rencana.

Artikel ini telah tayang di 优游国际.com dengan judul .