优游国际

Penulis: VOA Indonesia

APIA, KOMPAS.com - Raja Inggris, Charles III, menghadapi seruan untuk memperhitungkan masa lalu kolonial negaranya.

Hal itu terjadi ketika pertemuan puncak para pemimpin Persemakmuran pada Jumat (25/10/2024), yang seharusnya bersahabat, berubah menjadi perdebatan sengit mengenai warisan perbudakan dan kerajaan.

Para pemimpin dari 56 negara anggota Persemakmuran, yang sebagian besar terdiri dari negara-negara bekas jajahan Inggris, berkumpul untuk menghadiri KTT di Samoa, dengan harapan membuktikan bahwa blok tersebut masih relevan.

Baca juga: Kunjungi Parlemen Australia, Raja Charles III Diteriaki Anda Bukan Raja Saya

Namun, alih-alih bersatu untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti perubahan iklim, KTT perdana Charles III sebagai raja justru dibayangi oleh sejarah.

Banyak negara Afrika, Karibia, dan Pasifik ingin melihat Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya, membayar kompensasi finansial untuk perbudakan, atau setidaknya melakukan perbaikan politik.

Mereka ingin agar KTT ini secara khusus berkomitmen pada diskusi tentang topik keadilan reparatif, sebuah perdebatan yang dihindari pemerintah Inggris di tengah kesulitan finansial.

Perdana Menteri (PM) Bahama Philip Davis mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa perdebatan mengenai masa lalu sangat penting.

“Waktunya telah tiba untuk melakukan dialog yang nyata tentang bagaimana kita mengatasi kesalahan-kesalahan historis ini. Keadilan reparatif bukanlah percakapan yang mudah, tetapi ini adalah percakapan yang penting,” kata Davis.

“Kengerian perbudakan meninggalkan luka yang mendalam dan turun-temurun dalam komunitas kita, dan perjuangan untuk keadilan dan keadilan reparatori masih jauh dari selesai," tambahnya.

Baca juga: Raja Charles Tiba di Australia, Dulu Pertama Berkunjung pada 1966

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sejauh ini secara terbuka menolak seruan untuk membayar reparasi, dan para perwakilan telah mengesampingkan permintaan maaf pada pertemuan tersebut.

Keluarga kerajaan Inggris, yang diuntungkan oleh perdagangan budak selama berabad-abad, juga telah menghadapi seruan untuk meminta maaf.

Sebuah rancangan deklarasi KTT yang menyerukan perdebatan tentang kolonialisme menimbulkan ketegangan.

Salah satu sumber diplomatik, yang berbicara secara anonim, mengatakan kepada kantor berita AFP, bahwa negara-negara maju berusaha untuk memperhalus bahasa dalam deklarasi akhir.

“Seruan untuk reparasi bukan hanya tentang kompensasi finansial; ini tentang mengakui dampak abadi dari eksploitasi selama berabad-abad dan memastikan bahwa warisan perbudakan ditangani dengan kejujuran dan integritas,” tegas Davis.