优游国际

SEOUL, KOMPAS.com - Polisi Korea Selatan pada Sabtu (11/5/2024) mengatakan, peretas (hacker) Korea Utara mencuri data sensitif, termasuk catatan keuangan individu, dari jaringan komputer pengadilan Korsel selama dua tahun.

Korea Utara—negara bersenjata nuklir—diketahui mengoperasikan ribuan peretas di dalam maupun luar negeri, dan dituding sebagai biang keladi beberapa serangan siber di masa lampau.

Menurut keterangan polisi nasional Korsel, para peretas Korut mencuri 1.014 gigabyte data dari komputer pengadilan sejak Januari 2021 sampai Februari 2023.

Baca juga: Kepala Propaganda yang Melayani Ketiga Pemimpin Korea Utara Meninggal

Malware dari para peretas mengirimkan data curian, termasuk catatan pernikahan dan utang pribadi warga Korea Selatan, ke empat server domestik dan empat server luar negeri, kata polisi nasional kepada AFP.

Pencurian data itu terdeteksi perangkat lunak antivirus, dan diketahui sebagai ulah kelompok peretas Korut setelah otoritas Korsel membandingkan program, rincian pembayaran server, dan alamat IP dengan kasus-kasus sebelumnya.

Pihak berwenang Seoul sejauh ini baru mengidentifikasi 4,7 gigabyte dari data yang dicuri, berisi 5.171 dokumen terkait utang pribadi, termasuk akta nikah serta surat kebangkrutan.

Menurut para analis, Korea Utara meningkatkan serangan siber dalam beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan mata uang asing guna mengakali sanksi PBB atas program nuklir dan rudalnya.

Baca juga:

• Makna di Balik Lagu Pop Propaganda Korea Utara yang Ternyata banyak Disukai Pengguna TikTok
• Rusia Dilaporkan Kirimkan Bahan Bakar ke Korea Utara Melebihi Batasan PBB

Korsel, Jepang, dan Amerika Serikat menuding Korut mencuri mata uang kripto senilai 1,7 miliar dollar AS (Rp 27,28 triliun) pada 2022, dan mengembangkan program persenjataannya dengan mengumpulkan informasi dari aktivitas siber.

Pada Februari 2024, agen mata-mata Seoul mengeklaim bahwa mata-mata Korea Utara menggunakan LinkedIn untuk menyamar sebagai perekrut, lalu membujuk warga Korea Selatan yang bekerja di perusahaan pertahanan untuk mengakses informasi teknologi.

Program siber Korea Utara dimulai setidaknya pada pertengahan 1990-an, selanjutnya berkembang menjadi unit perang siber berkekuatan 6.000 orang yang dikenal sebagai Biro 121.

Unit tersebut beroperasi dari beberapa negara termasuk Belarus, China, India, Malaysia, dan Rusia, menurut laporan militer AS pada 2020.

Baca juga: Rudal Hwasong-11 Korea Utara Dilaporkan Mendarat di Kharkiv Ukraina