MANHATTAN, KOMPAS.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan lebih dari 400 kali meminta hak hukum untuk tidak menjawab pertanyaan saat diinterogasi Jaksa Agung New York.
Hal tersebut dilaporkan oleh media-media AS pada Kamis (11/8/2022) setelah Trump menjalani deposisi tentang dugaan penipuan di bisnis real estat keluarganya.
Deposisi adalah pengumpulan semua alat bukti di bawah sumpah yang dimasukkan ke dalam proses sidang.
Baca juga: FBI Temukan Surat Kim Jong Un Saat Geledah Rumah Trump
Trump (76) diinterogasi selama empat jam (sebelumnya diberitakan enam jam) pada Rabu (10/8/2022) di kantor Jaksa Agung New York, Letitia James, di Manhattan.
The Washington Post melaporkan, Trump menyebutkan namanya kemudian mengutip Amendemen Kelima--yang memungkinkan individu menolak menjawab pertanyaan untuk menghindari menyalahkan diri sendiri--lebih dari 400 kali.
Saat menanggapi pertanyaan dari penyelidik tentang bisnisnya, penilaian properti, dan pinjamannya, Trump berulang kali menjawab "Jawaban yang sama," kata Washington Post merujuk pada Amandemen Kelima.
NBC News mengutip sumber yang mengetahui deposisi tersebut mewartakan, Trump menyebutkan Amendemen Kelima lebih dari 440 kali.
"Saya menolak menjawab pertanyaan di bawah hak dan hak istimewa yang diberikan kepada setiap warga negara di bawah Konstitusi Amerika Serikat," kata Trump, yang rumahnya digeledah FBI pada Senin (8/8/2022).
"Pertemuan yang sangat profesional," tulisnya di Truth Social, media sosial miliknya. "Memiliki perusahaan yang fantastis dengan aset yang besar, utang yang sangat sedikit, dan uang tunai yang banyak. Hanya di Amerika!"
Baca juga:
Jaksa Agung Letitia James mencurigai Trump Organizatio melebih-lebihkan nilai properti real estat ketika mengajukan pinjaman bank, sementara mengecilkan nilainya dengan otoritas pajak untuk membayar pajak lebih sedikit.
Jika James yang merupakan politisi Demokrat menemukan bukti pelanggaran keuangan, dia dapat menuntut ganti rugi ke Trump Organization, tetapi tidak dapat mengajukan tuntutan pidana karena ini adalah penyelidikan perdata.
Kantor Jaksa Agung New York mengonfirmasi Trump memohon hak Amendemen Kelima.
Adapun FBI dan Kementerian Kehakiman menolak memberikan alasan secara terbuka untuk penggerebekan rumah mewah Trump di Mar-a-Lago, Florida.
Namun, kantor-kantor media AS mengatakan, itu adalah penggeledahan yang disahkan pengadilan terkait potensi penyelewengan dokumen rahasia yang dikirim ke Mar-a-Lago setelah Trump meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021.
Baca juga: FBI Gerebek Rumah Donald Trump di Mar-a-lago Florida
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.