优游国际

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Para pejabat AS telah memperingatkan bisnis agar tidak secara  sengaja mempekerjakan staf IT dari Korea Utara.

Mereka mengatakan bahwa pekerja lepas nakal mengambil keuntungan dari peluang kerja jarak jauh untuk menyembunyikan identitas asli mereka dan mendapatkan uang untuk Pyongyang.

Dilansir Reuters, dalam sebuah nasihat yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri dan Keuangan dan FBI, AS mengatakan upaya itu dimaksudkan untuk menghindari sanksi AS dan PBB.

Baca juga: Kim Jong Un Kerahkan Tentara, Geram dengan Penanganan Covid Korea Utara

Upaya juga dimaksudkan untuk mendatangkan uang untuk program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

"Ada ribuan pekerja IT Korut yang dikirim ke luar negeri dan berlokasi di dalam Korut, menghasilkan pendapatan yang dikirim kembali ke pemerintah Korea Utara," kata penasihat itu.

"Pekerja IT ini memanfaatkan tuntutan yang ada untuk keterampilan IT tertentu, seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi seluler, untuk mendapatkan kontrak kerja lepas dari klien di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur," kata penasihat itu.

Banyak pekerja Korea Utara berpura-pura berasal dari Korea Selatan, Jepang, atau negara-negara Asia lainnya, kata penasihat itu.

Baca juga: Korea Utara: Lebih dari 1 Juta Orang Dikhawatirkan Telah Terinfeksi Covid-19

Ini menetapkan serangkaian tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh pengusaha, termasuk penolakan untuk berpartisipasi dalam panggilan video dan permintaan untuk menerima pembayaran dalam mata uang virtual.

Para pejabat AS mengatakan warga Korea Utara sebagian besar berbasis di China dan Rusia, dengan jumlah yang lebih kecil beroperasi di Afrika dan Asia Tenggara.

Sebagian besar uang yang mereka peroleh diambil oleh pemerintah Korea Utara, kata mereka.

Baca juga: Korea Selatan Sampaikan Komitmen Mau Bantu Korea Utara Lawan Covid-19

Para pejabat tersebut juga mengatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan dan membayar pekerja tersebut dapat mengekspos diri mereka pada konsekuensi hukum atas pelanggaran sanksi.